Kisah Apriliani Puspitawati, Anggota Dewan yang Terdaftar Penerima Banpres

Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi PDI Perjuangan, Apriliani Puspitawati. Foto: Ist.

KENDARI – Bantuan presiden (Banpres) seyogyanya diperuntukan kepada para pelaku UMKM dalam rangka peningkatan usahanya di tengah pandemi Covid-19. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukan hal yang berbeda, anggota dewan dan TNI/Polri justru terdaftar sebagai penerima.

Apriliani Puspitawati, merupakan salah satu anggota DPRD Kota Kendari Fraksi PDI Perjuangan, namanya ini tercatat sebagai penerima Banpres.

Kepada Parlemen.id, mantan Putri Indonesia 2015 ini mengaku kaget ketika dirinya dihubungi via telepon oleh pihak BRI.

“Disampaikan, saya harus ke bank bawa KTP, buku tabungan dan keterangan usaha beserta foto diri di tempat usaha saya, dalam hal ini bank BRI mengira saya punya kios usaha,” ujarnya, Rabu (24/2/2021).

Setelah menerima telepon tersebut, Ia melihat rekeningnya, karena dikejar-kejar oleh pihak BRI dengan alasan proses pencairan sudah akan berakhir.

Apriliani mengaku penasaran, bukan karena ingin mengambil dana Rp2,4 juta yang sudah masuk ke rekeningnya, tapi merasa heran mengapa namanya bisa terdaftar, sedangkan konstituen di Dapilnya yang didaftarkan justru tak terkafer.

“Nah, setelah menerima telepon tersebut, saya kan jadi gimana yah. Saya merasa lah, kok kenapa jadi saya yang dapat. Saya malah langsung menkroscek rekening saya, karena waktu itu sudah di kejar-kejar karena sudah bulan 12, kalau tidak cepat diurus anggarannya tidak bisa cair dan tidak bisa saya ambil, katanya begitu,” jelasnya.

“Saya penasarannya bukan karena ingin mengambil dana Rp2,4 juta yang sudah masuk ke rekening, tapi merasa heran mengapa nama saya bisa terdaftar, sedangkan konstituen di Dapil saya yang kita daftarkan malah tak dapat apa-apa. Ini juga jadi pertanyaan besar, karena saya juga tidak punya usaha kios kecil seperti itu yang mereka kira, atau apa. Nah, saya cek rekening, dan ternyata dananya sudah masuk. Jadi, mereka telepon itu, dananya memang sudah di rekening saya tapi dalam kondisi diblokir, begitu,” bebernya.

Selanjutnya, Apriliani membawa hal tersebut ke ranah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama bank penyalur, untuk mengetahui bagaimana proses pemberian bantuan tersebut.

Ternyata, BRI menyampaikan bahwa data yang diterima berasal dari pihak Pegadaian. Mendengar penjelasan pihak bank tersebut, Apriliani justru bertambah kaget, karena Pegadaian tak pernah mengkonfirmasi kepada dirinya.

“Seharusnya yang tepat adalah pihak Pegadaian memberitahu saya dong, konfirmasi dong ke saya kalau memang mau mendaftarkan saya atau apa atau bagaimana. Data saya diambil begitu saja, tanpa ada konfirmasi. Kalau saja waktu itu pihak terkait yang dimaksud BRI dalam hal ini pengadaian mengkonfirmasi sama calon penerima bantuan ini, mungkin hal ini tidak akan kejadian,” jelasnya lagi.

Namun, lanjutnya, karena proses pendataan yang sembrono dan tak karuan, sehingga penyaluran bantuan ini salah sasaran dan tidak bisa diteruskan.

“Untuk pendataan dan sistem seperti ini apa dasarnya. Aneh bagi saya dan ini tidak bisa diteruskan. Ini sangat-sangat tidak tepat sasaran,” pungkasnya.

Penulis: Ikas
Editor: Azka

Pos terkait