JAKARTA – DPR RI akan meminta klarifikasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) atas temuan 332 desa di Kalimantan Barat yang belum teraliri listrik.
“Tentu hal ini merupakan berita yang akan kita minta klarifikasinya ke Direksi PLN dalam RDP yang akan datang. Karena PLN telah menyampaikan kepada Komisi VII bahwa rasio eletrifikasi telah mencapai 98 persen,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno tegas, seperti dilansir dalam laman RMOL, Jumat (26/2/2021).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mengaku miris atas temuan ini. Menurutnya, negara harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat di ratusan desa tersebut yang belum menikmati penerangan.
“Ya itu sebenarnya sudah enggak etis. Negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, itu kan tertuang dalam UUD dan pembukaan UUD juga tercermin, maka untuk menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia itu kan pemberian fasilitas,” tutur Abdul Wahid.
“Nah, fasilitas salah satunya adalah energi, yaitu listrik. Maka itu, listrik itu diusahakan oleh negara lewat BUMN. Karena, supaya ada subsidi supaya ada PSO,” imbuhnya.
Pada Kamis (25/2/2021) kemarin, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku tersentak dengan pernyataan Gubernur Kalbar, Sutarmadji yang menyatakan 20 persen aliran listrik di daerahnya dipasok dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, Sutarmadji memaparkan jika 332 desa di wilayahnya belum teraliri listrik.
“Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kita miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar dipasok dengan cara membeli dari Malaysia. Kemudian, ada 332 desa yang masih gelap gulita, sehingga Sutarmidji mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa tersebut agar menjadi prioritas nasional pada tahun 2022.
