MUI Desak DPR Rampungkan UU Larangan Minuman Beralkohol

JAKARTA – Pasca kegaduhan dan pencabutan lampiran investasi industri minuman beralkohol pada Perpres 10/2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar Undang-undang (UU) tentang larangan minuman beralkohol segera disahkan.

“Saya mendukung inisiasi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membahas RUU itu menjadi UU berkenaan dengan minuman keras,” ucap Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, M Cholil Nafis dalam diskusi virtual Angkatan Muda Kabah (AMK) PPP, Rabu (3/3/2021).

Dikatakannya, saat telah ada aturan terkait ketentuan umur konsumsi minuman beralkohol, yaitu mereka yang berusia 21 tahun ke atas. Namun faktanya, aturan tersebut tidak diberlakukan secara ketat.

“Praktiknya saya melihat tidak ada ketentuan umpamanya orang ditanya tentang belinya umur berapa, atau setelah orang membeli itu umpanya dilihat KTP-nya. Sepertinya tidak seketat itu, nah perlu juga barangkali mumpung kita menolak PP itu, itu diperbaiki,” katanya.

Bacaan Lainnya

Mengutip pernyataan tokoh fiktif, Bang Napi, yang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena semata-mata kemauan penjahat, tapi karena ada kesempatan. Cholil menegaskan bahwa dari segi agama pun keberadaan miras harus dihapus.

“Maka kesempatan-kesempatan untuk minuman-minuman keras kita tutup dengan cara apa mengeliminasi, memperkecil, menjauhkan masyarakat dari minuman keras ini,” tuturnya.

Terkait investasi, di dalam undang-undang larangan minuman beralkohol perlu juga dibuat aturan penanaman modal yang lebih jelas terkait mana yang boleh dan yang tidak. Sehingga, pemerintah tidak menjadi investor di sektor industri minuman beralkohol.

“Kita kaya, kaya alam juga kaya inovasi, kenapa kita terjerat dengan soal-soal miras dan seakan-akan miras ada alternatif untuk investasi,” tandasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Pos terkait