JAKARTA – Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog mendapat penolakan dari Komisi IV DPR RI.
Alasan penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
“Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari laman detikcom, Senin (15/3/2021).
Lanjutnya, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.
Dia pun meminta Perum Bulog untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.
“Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai,” jelas politisi Partai NasDem asal Jawa Timur ini.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyebutkan pemerintah tidak perlu melakukan impor, karena ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup.
Dari data BPS, tercatat produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 31,31 juta ton.
“Bulan Mei ini para petani se-ndonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya,” kata politisi PKB asal Kalimantan Barat ini.
Ditegaskannya kembali, pemerintah harus berkomitmen dalam mengutamakan produk dalam negeri agar masyarakat tidak dipersulit di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
