Komisi VII DPR RI “Semprot” BNPB, Terkait Penambahan Anggaran Penanganan Karhutla Rp1,084 Triliun

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun/dpr.go.id

JAKARTA –  Komisi VII DPR RI mempertanyakan pengajuan penambahan anggaran untuk menangani  kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun 2021, sebesar Rp1,084 triliun.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Rudi Hartono Bangun dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait anggaran penanggulangan bencana, Selasa (16/3/2021) lalu.

“Apakah sampai sebesar itu (anggaran) untuk menyiram kebakaran, sementara kebakarannya sekarang dimana? Mengapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan (anggarannya), mengingat masalah ini yang sekarang menjadi prioritas,” tanya Rudi kepada Kepala BNPB yang hadir dalam agenda tersebut, dilansir dari laman dpr.go.id.

Berdasarkan rapat tersebut, BNPB juga diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan Karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta.

Bacaan Lainnya

Dana itu digunakan untuk penanganan Karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia.

Terkait tunggakan tersebut, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu lantas mempertanyakan penggunaan anggarannya.

“Kenapa sampai vendor yang kelola helikopter air belum juga mendapatkan pembayaran,” tanyanya.

“Kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) tidak menyetujuinya, ya sebab memang besar sekali. Anggaran Rp1 triliun itu besar, bisa jadi kota lahan kebakaran itu,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Pos terkait