Isu Presiden Tiga Periode, Bamsoet: Skenario ‘Halu’ Para Petualang Politik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Istimewa

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tidak ada skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Jadi, bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini. Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan FGD dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, silahkan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD,” ungkap Bamsoet seperti dilansir dari laman Fajar, Minggu (21/3/2021).

Mantan Ketua DPR RI ini juga menegaskan bahwa menghadirkan isu penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode sama sekali tidak produktif dan hanya akan membuat gaduh, terlebih negara-bangsa kita sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi.

“MPR concern dengan dua persoalan itu karena berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan anak-cucu kita menghadapi perubahan zaman. Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,” kata Bamsoet

Bacaan Lainnya

Isu presiden tiga periode, kata Bamsoet, hanya skenario halu dari para petualang politik. Sebab, di tahun kedua, MPR periode 2019-2024 hanya fokus skenario menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN.

PPHN bertujuan menguatkan sistem presidensial. Pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk masa lima tahun berikutnya.

Sehingga dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.

Pos terkait