Pemerintah dan DPR Sepakat Evaluasi Kembali Pemberlakuan Sertifikat Tanah Elektronik

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Foto: Andri/Man (dpr.go.id)

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama DPR RI, sepakat menunda, mengevaluasi serta merevisi kembali pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Sertifikat Elektronik. Penundaan pemberlakuan ini dilaksanakan dengan pertimbangan adanya potensi menimbulkan polemik publik.

“Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli, melansir dari laman dpr.go.id, Selasa (23/03/2021).

Politisi fraksi Golkar ini menilai penundaan pemberlakuan tersebut membutuhkan banyak pertimbangan terutama yang berkaitan dengan hak rakyat atas tanah yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk panitia kerja HGU, HGB, dan HPL,¬†panitia kerja mafia pertanahan, dan panitia kerja tata ruang,” tutup Doli.

Bacaan Lainnya

 

Pos terkait