DPR Sahkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, Ini Daftarnya

Gedung MPR-DPR RI/Republika

JAKARTA – DPR RI menyetujui 33 Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021, pada rapat paripurna, Selasa (23/3/2021).

Rapat paripurna pengesahan RUU Prolegnas Prioritas 2021 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna ini untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan ketua baleg DPR RI mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021 dan apakah dapat kita setujui?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab anggota DPR dalam ruang paripurna diiringi ketukan palu pimpinan sidang.

Bacaan Lainnya

Berikut 33 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021

Usulan DPR

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Usulan DPR bersama pemerintah).
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
9. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
10. Rancangan Undang-undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.
13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
15. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
17. RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
18. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.
19. RUU tentang Praktik Psikologi.
20. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
21. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Usulan Pemerintah:

1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. RUU tentang Ibukota Negara (Omnibus law)
7. RUU tentang Hukum Acara Perdata
8. RUU tentang Wabah
9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
10. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Usulan DPD:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pos terkait