Jadi Advisor Perusahaan Tambang, Anggota Bawaslu Konawe Disanksi

Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia/Internet

JAKARTA – Sidang kode etik penyelenggara pemilu yang di gelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (23/3/2021) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe, Indra Eka Putra.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Indra Eka Putra selaku anggota Bawaslu Kabupaten Konawe sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Prof. Muhammad membacakan amar putusan perkara.

Dalam pertimbangan putusan, DKPP menyoroti pernyataan Indra Eka Putra selaku teradu saat terjadi unjuk rasa masyarakat di PT Muda Prima Insan (PT MPI) pada 31 Oktober 2020.

Pada saat itu, Indra sempat menyatakan bahwa dirinya merupakan advisor pada PT MPI.

Bacaan Lainnya

“Saya advisor perusahaan” ucap Indra dalam alat bukti rekaman video yang dihadirkan pengadu dalam sidang pemeriksaan DKPP yang digelar secara virtual pada 22 Februari 2021.

Sementara itu, Prof. Teguh Prasetyo saat membacakan pertimbangan putusan, mengatakan dalam dalih perkara yang disampaikan teradu, bahwa yang dimaksud sebagai advisor perusahaan adalah menjadi penasehat masyarakat dan perusahaan.

Oleh DKPP, pernyataan tersebut terjadi secara spontan yang bertujuan memberi nasehat kepada perusahaan agar tidak terjadi konflik horizontal diantara masyarakat yang terbelah dalam mensikapi sengketa tanah.

Ditambah lagi, teradu Indra Eka Putra juga mengakui bahwa dirinya berprofesi sebagai advokat sebelum menjadi penyelenggara pemilu dan lisensi izin beracara miliknya masih berlaku hingga tahun 2022.

“DKPP menilai sikap dan tindakan Teradu mengaku sebagai advisor PT MPI di tengah konflik penguasaan hak atas tanah tidak dapat dibenarkan secara etika,” ucap Prof. Teguh Prasetyo saat membacakan pertimbangan putusan.

Sebagai seseorang yang menggeluti profesi advokat, Indra seharusnya memahami, setiap penyataan yang disampaikan dalam situasi konflik mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan dan peran seseorang sebagai mediator atau advisor.

Untuk diketahui, Indra diadukan oleh Jaswanto Jahuddin. Dalam sidang pemeriksaan yang lalu, Jaswanto sendiri tidak dapat menghadirkan alat bukti surat yang menunjukkan secara formal Teradu terikat kontrak kerja sebagai advisor PT MPI.

Kendati demikian, DKPP menilai pernyataan Indra dapat dinilai oleh masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan bahwa kedudukan dan kapasitas Teradu adalah sebagai penasehat PT MPI.

“Teradu sebagai penyelenggara pemilu sepatutnya menghindari kegiatan yang berpotensi konflik kepentingan dan/atau menggunakan pengaruh jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” terang Teguh

“Sikap dan tindakan Teradu telah menjadi polemik bagi masyarakat setempat yang berdampak luas bagi kredibilitas lembaga Bawaslu Kabupaten Konawe,” imbuhnya.

Teguh menambahkan, Indra telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan d, Pasal 11 huruf b, Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 hurud a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pos terkait