JAKARTA – DPP Partai Demokrat merespon apa yang disampaikan oleh para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), yang dinilai terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya,
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat tidak benar.
Menurutnya, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.
Justru, lanjut AHY, yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah: gerakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjelaskan, menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel dan sebagai konsekuensinya. Ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.
“Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan,” jelasnya, melalui siaran pers yang diterima redaksi parlemen.id, Selasa (30/3/2021).
Dengan demikian, lanjutnya, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik.
“Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata,” ungkapnya.
Ditambahkannya, Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud
dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat, dengan asas nasionalis-religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat,” tambahnya.
AHY menjelaskan, bahwa Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu, yang itu semua hanya akan me.ecah belah bangsa.
Dia menyebutkan, Gubernur Aceh dan Gubernur Papua yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat.
Pada saatnya, lanjut AHY, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan
yang keji.
Sehingga, KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai
Demokrat dimanapun berada.
“Tentu saja, kami tidak bisa menerima
segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya
ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko?Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab,” tegasnya.
