Terkait Pemekaran, Komisi II DPR RI RDP Bersama Empat Gubernur di Pulau Sulawesi

JAKARTA – empat gubernur di Pulau Sulawesi menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, terkait RUU tentang pembentukan daerah di empat provinsi tersebut.

Adapun empat provinsi yang dimaksud adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Agenda tersebut digelar di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, yang salah satu pesertanya adalah Gubernur Sultra, Ali Mazi, Kamis (7/4/2021).

Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Hugua mengatakan, bahwa revisi UU pembentukan provinsi tersebut dilakukan karena aturanya masih menggunakan UU Republik Indonesia Serikat (RIS). Sehingga terjadi legal vacum dan sudah tidak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Sulawesi saat ini.

Bacaan Lainnya

“Dalam Undang-undang terdahulu banyak sekali yang sudah tidak sesuai dengan konteks saat ini. Misalnya, belum update terkait jumlah kabupaten/kota di satu provinsi, serta belum mengakomodasi kehidupan masyarakat adat, tidak jelas batas-batas wilayah, serta masih ada penggabungan aturan antar provinsi” jelas politisi PDI Perjuangan ini, Senin (12/4/2021).

Setelah pertemuan dengan empat gubernur di Sulawesi, lanjut Hugua, pembahasan itu dibawa ke Badan Legislatif kemudian diharmonisasi dan diberikan kembali ke Komisi II untuk dibahas kembali.

Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menambahkan, Komisi II akan turun ke lapangan dengan meninjau masing-masing provinsi, dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk diambil masukan.

Untuk diketahui, bahwa UU No. 13 Tahun 1964 sebagai dasar pembentukan propinsi tersebut sudah berlaku lebih dari 50 tahun.

“Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU nomor 13 Tahun 1964 banyak yang sudah mengalami perubahan, bahkan beberapa diantaranya sudah tidak berlaku lagi, maka UU nomor 13 Tahun 1964 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut ” ungkap Hugua.

“Bayangkan jika ada sekolompok orang yang mangatas namakan propinsi tertentu mengadu ke PBB atau ke Mahkamah Internasional di Belanda, untuk merdeka sebagai sebuah negara, maka urusanya menjadi repot karena dasar hukumnya lemah,“ tambah Hugua

Selain itu, khusus wilayah perbatasan antara Sultra dan Sulsel harus dipermantap lagi. Contohnya Pulau Kawi-kawia yang berdasarkan draft UU ini masuk wilayah Sulsel, Pulau Koromaho dan Rundumo di Kabupaten Wakatobi dapat masuk wilayah Maluku, sehingga hal ini perlu dimantapkan, disempurnakan agar tetap masuk wilayah Sultra, sehingga wilayah kedaulatan Sultra tidak kurang sejengkal pun.

Hugua juga menjelaskan, bahwa pembahasan RUU ini tidak ada hubunganya atau menghambat proses pemekaran daerah, bahkan justru dengan diundangkannya RUU tentang propinsi tersebut, semakin mempermudah proses pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), misalnya Provinsi Kepton.

Pos terkait