JAKARTA – Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan anggaran penyelenggaraan haji direlokasi untuk kebutuhan prioritas, menyusul keputusan pemerintah yang membatalkan keberangkatan haji tahun 2021
“Alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada Rp 250 miliar yang bisa digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan mendesak,” kata Saleh dalam pernyataan persnya, Kamis (3/6/2021).
Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI itu, begitu banyak kegiatan dan kebutuhan yang mendesak di Kementerian Agama, seperti pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, dan bantuan rehabilitasi madrasah.
“Selain itu, ada pula bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya,” katanya.
Menurutnya, selama ini Kementerian Agama dinilai selalu terlambat dalam merespon aspirasi masyarakat dan stakeholdernya.
“Terbukti, banyak aspirasi yang sudah disuarakan, tetapi tidak direspon dan disahuti secara tuntas. Bahkan, aspirasi yang saya terima, ada dosen yang tunjangan sertifikasinya belum dibayar selama 6 bulan terakhir ini. Walau jumlah yang mengadu ke saya sedikit, tetapi saya yakin jumlah mereka sesungguhnya sangat banyak,” ungkap legislator Dapil Sumut II itu.
Dia menegaskan agar anggaran penyelenggaraan haji tahun ini tidak boleh direlokasi untuk kegiatan yang tidak prioritas dan kurang bermanfaat.
“Saatnya melihat kembali kebutuhan-kebutuhan mendesak dengan memanfaatkan anggaran penyelenggaraan haji tahun ini,” tutupnya.
