Pembangunan Jaringan Internet dan Telekomunikasi Diminta Tetap Memperhatikan Pulau Jawa

Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat (4/6/2021). (Foto: Azka/Man/dpr.go.id)

BANTEN – Pembangunan jaringan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), tetapi pada faktanya masih banyak daerah di pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Untuk itu, pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus di daerah 3T.

Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan hal tersebut usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajaran, Direksi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), dan perwakilan Kodim dan Koramil Pandeglang di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat (4/6/2021).

“Pemerintah harus hadir dengan segala upaya yang dimiliki terkait pembangunan sinyal atau telekomunikasi di daerah-daerah Pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Program merdeka sinyal harus terealisasi di daerah 3T maupun di Pulau Jawa sendiri,” kata Rizki seperti dilansir Parlemen.id dari dpr.go.id pada Senin (7/6/2021).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, Pandeglang yang terdiri dari 35 kecamatan dan hampir 400 desa, memiliki kontur pegunungan dan pesisir, ini merupakan suatu kendala yang membuat kesenjangan akses internet masih terasa di daerah tersebut.

Bacaan Lainnya

“Masih banyak masyarakatnya yang hidup di desa, di dalam desa lagi. Jadi akses menuju pusat, akses kepada jaringan telekomunikasi sangat sulit sekali didapatkan. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang menerima pembelajaran dari sekolahnya lewat internet. Jaringan internet dan telekomunikasi harus segera terealisasikan di (seluruh) Provinsi Banten,” katanya

Rizki mengapresiasi semangat BAKTI Kominfo yang akan segera mendata ulang daerah–daerah yang belum menerima jaringan internet. BAKTI sendiri merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kominfo, dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Indonesia.

“BAKTI harus segera mendata ulang daerah-daerah blankspot di wilayah 3T maupun tidak. Salah satu kesimpulan pertemuan hari ini ialah BAKTI harus bisa mendata ulang. Jangan nanti menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan daerah tersebut tetapi ternyata sudah mengusulkan. Ke depan saya berharap data-data ini harus terpadu dan bisa sinkron untuk membantu pemda membangun sinyal (internet) untuk masyarakatnya,” tutup politisi Dapil Banten I tersebut.

Pos terkait