Sembako Kena Pajak, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan

Anggota Komisi IV DPR RI, Renny Astuti. (Foto: Arief/nvl/drp.go.id)

JAKARTA – Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana kebijakan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako. Hal ini dilontarkan Anggota Komisi IV DPR RI, Renny Astuti seperti dilansir Parlemen.id dari dpr.go.id pada Kamis (10/6/2021).

Politisi Partai Gerindra ini menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, sembako merupakan kebutuhan dasar rakyat, sehingga jika nantinya sembako dikenakan PPN maka harganya semakin melambung.

Kondisi ini nantinya, menurut Renny akan semakin membuat rakyat sulit memenuhi kebutuhan dasarnya dan menurunkan daya beli mereka.
Oleh sebab itu, ia berharap di tengah pandemi ini, pemerintah membuat kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Menurut Renny, pengenaan PPN ini bisa dialihkan ke bidang lainnya, seperti minyak dan gas.

“Saya pikir kebijakan pengenaan PPN ini masih ada bidang-bidang lainnya seperti minyak dan gas masih bisa dikenakan PPN. Janganlah sembako, itu kan kebutuhan dasar rakyat. Bagaimana membantu masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya bukan dengan mengeluarkan kebijakan yang semakin menyesengsarakan rakyat. Ini bukan saat yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut,” katanya.

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, pemerintah sedang mengajukan untuk menerbitkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Berdasarkan Pasal 4A RUU KUP tersebut, sembako akan dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Ada 13 kategori sembako pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 yang akan dilekatkan PPN, di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayur, ubi-ubian, bumbu, dan gula konsumsi.

Pos terkait