JAKARTA — Wacana pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok masyarakat seperti Sembako diprotes banyak kalangan. Salah satunya datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PSI menilai rencana pengenaan PPN Sembako di saat ekonomi rakyat belum membaik adalah keputusan yang tidak bijak.
Juru Bicara DPP PSI Andre Vincent Wenas mengatakan, pengenaan pajak untuk kategori tersebut akan diyakini akan memperpanjang ketimpangan (disparitas) antar kelompok pendapatan masyarakat .
“Kondisi ekonomi di piramida bawah sangat berat. Kalau rencana ini berlaku untuk semua segmen, sungguh tidak tepat dijalankan tahun ini. Bahkan tahun depan,” ujar Andre Vincent Wenas dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).
Kendati pun tahun depan ada pembalikan perekonomian, kata dia, namun tak serta merta ekonomi menengah bawah langsung tumbuh pesat.
Andre juga mengingatkan, bahwa ada proses penyesuaian yang diyakininya akan memakan waktu yang tidak sebentar.
“Jangan sampai masyarakat di bawah yang sudah kesusahan dalam 2 tahun, langsung dikenakan tambahan pajak. Kami rasa ini kurang bijak,” kata Andre.
Karenanya, lanjut Andre, PSI meminta agar pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan lebih kreatif mencari tambahan pajak pasca pandemi. Namun, tambahan pajak yang dimaksud relatif tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
“Pajak menurut kami adalah instrumen untuk memperpendek disparitas kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Diperlukan kreativitas untuk mencari potensi-potensi pendapatan pajak yang berkeadilan sosial,” ujarnya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah dan DPR segera duduk bersama untuk merumuskan potensi pajak tahun-tahun ke depan. Tentu saja rumusan potensi pajak harus diikuti dengan semangat memperpendek disparitas pendapatan.
“Kami yakin Kemenkeu punya banyak alternatif dalam upaya menarik pajak dengan mengedepankan semangat memperpendek disparitas pendapatan. Di mana kami yakin PPN untuk sembako rakyat kebanyakan tidak perlu masuk di dalamnya,” tegas Andre.
Ditambahkannya, mengejar target kelompok mampu secara ekonomi ini, lebih memenuhi rasa keadilan sosial.
“Terlebih dalam kondisi pandemi dan ekonomi yang sulit untuk rakyat bawah,” pungkasnya.
