KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Kota (Pemkot) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Kota Kendari tahun 2020.
Sebelumnya, Perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional, mempertanyakan pembayaran hutang pada pihak ketiga tahun 2020 yang belum tuntas, dan penanganan masalah banjir.
Fraksi Nasdem dan PDIP menyikapi terkait peningkatan pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Golkar mempertanyakan realisasi anggaran, hasil laporan keuangan masih perlu ditingkatkan terutama pada pelayanan umum baik pelayanan air bersih PDAM dan laporan retribusi pasar Kota Kendari.
Sementara Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia (DKI) juga memberikan catatan kepada pemkot guna mengoptimalkan pendapatan daerah untuk menunjukkan kinerja.
Dalam kesempatan tersebut,Siska Karina Imran selaku Wakil Wali Kota Kendari secara langsung menerima laporan pandangan tujuh fraksi DPRD Kota Kendari dan menyampaikan jawaban Pemkot pada Selasa (22/6/2021).
Siska menyampaikan terkait pandangan umum Fraksi PAN mengenai utang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada tahun 2020 bahwa hal tersebut merupakan kewajiban Pemkot Kendari, sehingga pada APBD tahun 2020 telah dilakukan pembayaran.
“Adapun penyelesaian utang, kami alokasikan anggarannya di TA 2021 dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pandangan Fraksi Nasdem, Demokrasi Kebangkitan Indonesia, Gerindra, Golkar, dan PAN tentang pelayanan air bersih PDAM Tirta Anoa Kendari, Siska mengatakan Pemkot Kendari terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan air bersih melalui perusaahn plat merah tersebut, baik secara teknis maupun manajemen.
Dijelaskannya, ketersediaan sarana dan prasarana untuk menanggulangi banjir, Pemkot Kendari telah membangun jaringan saluran drainase di 10 kecamatan dengan total panjang 28.791 meter.
“Allhamdulillah titik genangan air yang telah tertangani kurang lebih 87 persen dan diharapkan dapat dituntaskan pada tahun mendatang,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot bersama Kementerian PUPR melalui Balai Sumberdaya Air telah melakukan pembangunan kolam retensi sebagai sarana penampungan untuk menguraikan aliran air yang dapat menimbulkan potensi banjir segaligus dapat dimanfaatkan menjadi sumber air baku dan dapat dikelola sebagai objek wisata.
Dalam jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terkait peningkatan pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkot Kendari berkomitmen untuk terus memberikan perhatian serius dengan mengalokasikan anggaran di tahun 2021 pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
“Untuk sektor pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Kendari telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif, guna mendorong pelayanan kesehatan di Kota Kendari,” ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus berkomitmen mendorong percepatan peningkatan pelayanan pendidikan melalui program pendidikan anak usia dini, program pendidikan dasar, kegiatan pemberian bantuan beasiswa miskin berprestasi, peningkatan SDM tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
Siksa juga menjelaskan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dirinya mengungkapakan pencapaian target pendapatan sebesar 94,20 persen tahun 2020 yang merupakan usaha maksimal dari seluruh OPD Pemerintah Kota Kendari di tengah pandemi Covid-19.
