Demokrat Minta Pemerintah Berpikir di Luar Kotak Terkait Pendapatan Pajak

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. (Foto: Jaka/Man/Dok.DPR RI)

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat menemukan terobosan yang outside of the box dalam mengambil langkah kebijakan terkait pajak. Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada posisi yang serba salah jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

“Satu sisi, kita butuh pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar. Tetapi di sisi lain, jangan sampai membebani masyarakat, seperti pajak sembako untuk rakyat dan pajak pendidikkan untuk rakyat,” terang politisi Demokrat ini dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan yang digelar secara virtual, Senin (12/7/2021) seperti dilansir dari laman DPR RI.

Menurut Edhie Baskoro Yudhoyono, dengan defisit anggaran pada semester I tahun 2020 mencapai Rp283,2 triliun atau sekitar 1,72 persen terhadap PDB, ia memperkirakan utang Indonesia akan mengalami pertambahan mengingat kebutuhan belanja dan pembiayaan juga tinggi, terutama untuk penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, penerimaan negara juga belum baik.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang diprediksi tidak akan singkat, ia mengingatkan, sektor PPh dan cukai masih rendah realisasinya dibandingkan tahun lalu. Terlebih, lagi PPKM darurat saat ini baru akan terasa dampaknya pada penerimaan di bulan Agustus.

Bacaan Lainnya

Putra Mantan Presiden SBY tersebut mengatakan, jika resesi biasanya itu dikurangi sekecil mungkin kenaikan PPn akan menjadi beban bagi rakyat.

Menurutnya, penjualan perusahaan sudah pasti akan turun, begitu juga IHSG. Untuk itu, ia meminta pemerintah menanggapi isu ini dengan bijak.

“Jangan sampai justru masyarakat sedang susah, usaha usaha sedang susah tapi dibebani dengan yang lebih ekstrem lagi,” pungkasnya.

Pos terkait