JAKARTA – Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mencabut hak politik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Hak politik Edhy dicabut selama 3 tahun terhitung setelah menyelesaikan masa pidana pokoknya.
“Menjatuhkan pidana pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalankan masa pidana pokoknya,” kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada dalam sidang yang digelar virtual pada Kamis (15/7/2021) dan ditayangkan melalui akun Youtube Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK).
Majelis hakim menilai Edhy Prabowo terbukti telah melakukan tindakan korupsi bersama-sama terkait perizinan budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL).
Edhy Prabowo juga dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Atas perbuatannya itu majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.
“Menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata hakim Albertus. Majelis hakim juga menetapkan pidana uang pengganti pada Edhy sebesar Rp 9,68 miliar serta 77.000 dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 1 bulan.
“Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 tahun,” ucap hakim.
Adapun putusan majelis hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Namun, majelis hakim memberikan pencabutan hak politik lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta pencabutan hak politik selama 4 tahun.
