Partai Gelora Nilai Pembelahan Politik Hambat Penanganan Pandemi Covid-19

Pengurus DPN Partai Gelora. Foto: Ist.

JAKARTA – Partai Gelora menilai pembelahan politik di masyarakat sebagai dampak pemilihan presiden 2019 dapat menghambat dan mengganggu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik di Jakarta pada Jumat (16/7/2021).

Menurut Mahfuz Sidik, pembelahan ini terutama dapat menghambat program vaksinasi untuk memberikan kekebalan kelompok di tengah masyarakat.

“Saya cukup khawatir situasi ini akan menciptakan bias kebijakan politik dan juga bias persepsi terhadap kebijakan-kebijakan politik dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Mahfudz Sidik seperti dilansir dari antaranews.

Mahfuz mengemukakan data hasil persepsi publik Lembaga Survei Median terkati penanganan pandemi Covid-19, di mana hanya 51,1 persen masyarakat percaya dengan vaksin dan 48,9 persen tidak percaya vaksin.

Bacaan Lainnya

“Jadi ini memang situasi yang rumit, bukan saja refleksi dari situasi pembelahan politik akibat pilpres yang belum tuntas, tapi juga situasi disinformasi yang masih terus berlanjut,” katanya.

Mahfuz juga mengutip hasil survei Median, berdasarkan basis pilihan politik, ternyata pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019 lebih banyak pro-vaksin dengan angka mencapai 62,2 persen.

Namun, menurutnya, berdasarkan survei Median itu, ditemukan juga pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang percaya vaksin sebanyak 35,7 persen.

Untuk itu, ia menyarankan, apabila ingin program vaksinasi dapat berjalan tuntas, maka Presiden Joko Widodo dan Prabowo duduk bersama bicara kepada publik terkait urgensi vaksin Covid-19.

“Bukan Pak Luhut Menko Kemaritiman dan Investasi yang bicara,” katanya.

Ia berharap, pemerintah belajar dari negara-negara lain yang relatif berhasil dalam mengatasi pandemi Covid-19, sehingga Indonesia memiliki ketahanan nasional dalam perang melawan Covid-19.

“Ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam membangun ketahanan nasional. Pertama, meningkatkan kesadaran kolektif, kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang terarah, dan ketiga, membangun solidaritas nasional,” katanya.

Pos terkait