DPW PSI Sultra Pantau dan Awasi Penanganan Covid-19 di Daerah

Ketua DPW PSI Sultra, Kasra Jaru Munara. Foto: Ist.

KENDARI — DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan memantau dan mengawasi penanganan Covid-19 di bumi anoa, khusunya terkait dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua DPW PSI Sultra, Kasra Jaru Munara mengatakan, hal tersebut sesuai dengan perintah dan arahan dari Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha.

Kasra menyebutkan, bahwa ada tiga hal penting yang akan dipantau oleh PSI di masing-masing daerah, yaitu program vaksinasi yang harus ada percepatan hingga ke setiap desa.

“Selanjutnya, pembayaran tunjangan tenaga kesehatan (Nakes),” kata Kasra, Sabtu (24/7/2021).

Bacaan Lainnya

“Pembayaran tunjangan Nakes mutlak mendapatkan prioritas,” tambahnya.

Kasra menambahkan, point yang ketiga adalah pendistribusian bantuan sosial (Bansos).

Dijelaskannya, penyaluran Bansos harus segera mungkin dan tepat sasaran, jangan menjadi lahan korupsi.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada para pekerja informal, pedagang keliling dan masyarakat menengah ke bawah yang terdampak pandemic, khususnya penerapan PPKM.

“Kalau kita melihat data perkembangan kasus Covid-19 (dirawat dan terkonfirmasi) per hari ini, Sulawesi Tenggara ada di posisi 30. Bukan berarti kita masih dalam keadaan aman terkendali. Mengingat posisi Sultra yang berdekatan dengan Sulsel,” jelasnya.

Menurut Kasra, pihaknya menduga proses tracing belum maksimal. Sebab, ada kemungkinan kemampuan rumah sakit dan Puskesmas melakukan tracing masih terkendala oleh beban atau kuota, dan masih banyak warga yang enggan untuk memeriksakan diri, walaupun mereka sedang mengalami gejala atau bahkan ada yang jatuh sakit.

“Masih ada stigma negative ‘di-Covid-kan’ dalam masyarakat. Artinya, kemungkinan ada banyak OTG tapi tidak terdeteksi.
Jadi, data bisa saja tidak mewakili keadaan sesungguhnya,” ungkapnya.

Olehnya itu, DPW PSI Sultra menghimbau agar setiap kepala daerah mengedepankan transparansi dalam penanggulangan pandemic ini, jangan tutupi fakta agar terlihat berprestasi.

“PSI akan memantau dan mengawasi program pemerintah daerah dalam menanggulangi pandemi hingga ke pelosok, sesuai dengan motto PSI hadir dan kerja untuk rakyat,” pungkasnya.

 

Pos terkait