Politisi PKS Nilai Ada Keganjilan Terhadap Perpanjangan Kontrak Listrik Swasta

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. (Foto: dpr.go.id/Andri/Man)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto melihat ada keganjilan di balik perpanjangan kontrak kontrak listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang seharusnya telah habis masa operasi pembangkitnya.

“Keganjilan yang saya lihat itu salah satunya terkait klausul take or pay (TOP) yang merupakan kewajiban PLN membeli minimal 70 persen produksi listrik swasta, yang tetap ada dalam perpanjangan kontrak tersebut,” katanya dalam siaran pers pada Rabu (4/8/2021) seperti dikutip Parlemen.id dari laman DPR RI.

“Padahal saat ini pasokan listrik secara nasional surplus lebih dari 30 persen,” sambung politisi PKS ini.

Menurutnya, hal tersebut seolah memperlihatkan posisi daya tawar manajemen PLN yang lemah.

Bacaan Lainnya

Ia menilai, seharusnya pihak PLN dapat menolak perpanjangan kontrak listrik swasta di tengah surplus listrik seperti sekarang ini.

“Untuk apa memperpanjang kontrak dengan pihak IPP, dimana PLN sudah tidak membutuhkan listrik di tengah demand listrik yang rendah. Apalagi klausul TOP tetap masih disertakan di dalam kontrak tersebut. Ini mengherankan,” tegasnya.

Mulyanto mengingatkan, ketentuan TOP merupakan beban berat untuk PLN, karena mereka terpaksa harus membayar listrik sebanyak minimal 70 persen, baik yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan.

“Dulu saat kita kekurangan listrik, klausul TOP ini menjadi alat yang efektif untuk membujuk IPP swasta, agar mereka mau membangun pembangkit listrik. Tapi saat ini kondisinya sudah berbalik seratus delapan puluh derajat. Listrik kita berlebih, sedang program tambahan listrik 35 ribu MW sudah terlanjur kontraktual beserta klausul TOP-nya,”paparnya

Menurutnya, hal tersebut semakin membebankan keuangan PLN. Pasalnya, utang PLN saat ini hampir mencapai Rp500 triliun.

“Jadi, saya mendorong penuh agar PLN me-renegosisasi lagi klausul dan besaran TOP ini. Tidak perlu ada perpanjangan kontrak listrik dengan tetap mencantumkan klausul TOP di tengah kelebihan listrik seperti sekarang ini,” tandasnya.

Pos terkait