Praktisi Hukum Nilai KPK Masuk ke Jalur Lambat

Kantor KPK RI. Foto: kpk.go.id

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra menilai, saat ini penegakan hukum di KPK semakin memprihatinkan. Menurutnya, hal ini bisa dilihat dan ditandai dari beberapa kasus yang ditangani KPK bias dan lamban penanganannya.

“Kalau ini tidak dituntaskan, lama kelamaan pembiaran ini bisa menjadi kejahatan kolektif,” kata Azmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlemen.id pada Rabu (11/8/2021).

Azmi menyoroti tentang Harus Masiku yang belum ditemukan padahal sudah hampir 2 tahun kasus ini bergulir.

Ia juga mengingatkan mengenai kasus Aziz Syamsuddin yang menurutnya perlahan meredup.

Bacaan Lainnya

“Ketua KPK di awal mengatakan terlibat dalam suap Wali Kota Tanjung Balai, kini seolah posisi Aziz Syamsuddin berubah menjadi kasus pinjam meminjam uang,” jelasnya.

“Dan perlahan mulai redupnya kelanjutan proses atas dugaan kasus Komisioner Lili Pintauli, KPK kini sudah masuk jalur lamban penegakan hukum,” sambungnya.

Padahal menurutnya, sudah jelas ada fakta pada saat keterangan awal termasuk terkonfirmasinya alat bukti yang ditemukan serta ada kesesuaian peristiwa.

Menurutnya, fenomena masuknya KPK dalam jalur lamban ini perlu ketegasan dan tanggung jawab jabatan dari dewan pengawas. Ia menilai, reputasi nama baik dan fungsi dewan pengawas dipertaruhkan akibat masuknya KPK dalam jalur lambat ini.

“Untuk itu muncul pertanyaan mengapa hal yang sudah diatur tidak dilaksanakan? Peraturan perundang-undangan ada, tetapi jika aparatnya tidak ada kemauan, tidak sigap dan lamban dalam menangani kasus, maka penegakan hukum akan berjalan secara lambat. KPK digerogoti beban kasus yang belum terselesaikan, ini jadi beban untuk terus berada dalam zona jalur lambat,” terangnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo mesti bergerak dan menempatkan orang-orang dengan visi reformis dalam jabatan hukum di KPK.

“Mereka pejabat hukum yang reformis inilah yang diharapkan nantinya secara jujur dan memiliki keberanian moral untuk konsisten menegakkan hukum di KPK guna mewujudkan kepastian dan keadilan di negeri ini bukan malah mendorong dan membiarkan KPK masuk ke jalur lamban,” pungkasnya.

Pos terkait