Dianggap Menyalahi Undang-undang, Dua Calon Anggota BPK RI Disorot

Gedung BPK RI. Foto: Ist

JAKARTA – Dua dari 16 calon anggota BPK RI yang melakukan fit and proper test di DPD RI disoroti karena dianggap menyalahi UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK pasal 13 huruf j. Keduanya, yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Zacharias Soeratin yang dianggap berstatus Kuasa Pengguna Anggaran di Kementerian Keuangan RI.

Direktur Open Parliament Institute, Poetra Adi Soerjo menjelaskan, dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK pasal 13 huruf j disebutkan syarat menjadi anggota BPK harus sudah berhenti 2 (dua) tahun sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara.

Ia menegaskan, Kuasa Pengguna Anggaran adalah termasuk pejabat pengelola keuangan yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-umdangan.

“Calon pejabat negara harus memiliki integritas yang kuat dalam mentaati peraturan perundangan karena mereka akan menjadi pelaksana UU, Nyoman dan Hari seharusnya menunjukan sikap kepatuhan terhadap syarat formil yang diatur oleh UU,” kata Poetra Adi Soerjo menjelaskan melalui keterangan tertulis yang diterima Parlemen.id.

Bacaan Lainnya

Poetra Adi Soerjo menyoroti penjelasan Nyoman Adhi Suryadnyana terkait penjelasannya mengenai syarat formil dalam UU BPK yang dipertanyakan Anggota DPD RI, Abdul Hakim.

“Penjelasan saudara Nyoman menunjukan ketidakpahaman terkait tugas dan ruang lingkup kerja BPK. Nyoman menyampaikan 2 tahun dalam UU untuk menghindari conflict of intrest yang conflict of intrest itu bisa hilang sebelum 2 tahun jika laporan keuangan yang bersangkutan sudah selesai diaudit oleh BPK,” jelas Poetra Adi Soerjo.

Menurut Poetra Adi Soerjo, ungkapan Nyoman tidak hanya bertentangan dengan ketentuan undang-undang tetapi juga menyesatkan.

“Pertama, Ketentuan 2 tahun dalam UU BPK tidak bisa direduksi dengan alasan apapun krn Mahkamah Konstitusi sudah pernah menguji pasal tersebut. Pandangan jika tidak ada lagi conflict of intrest maka ketentuan 2 tahun yang disyaratkan oleh UU ini boleh diabaikan adalah sesat hukum,” terang Poetra Adi Soerjo.
“Kedua, jika Saudara Nyoman memahami kerja BPK maka kapanpun Nyoman bisa menjadi Auditee atau objek audit BPK kembali karena BPK bisa melakukan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), jadi tidak selesai conflict intrest saat LHP BPK sudah rilis, belum lagi jika di dalam LHP ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti,” sambung Poetra Adi Soerjo.

Poetra Adi Soerjo juga menyoroti kerja Komisi XI DPR RI yang menetapkan keduanya sebagai calon anggota BPK RI.

“DPR seharusnya tidak boleh menetapkan dua orang tersebut sebagai calon karena itu adalah pembangkangan hukum, syarat formil calon itu tidak bisa diabaikan apalagi disisati dengan alasan apapun, demi hukum dua orang tersebut tidak boleh melanjutkan tahapan ke fit and proper test,” tegas Poetra Adi Soerjo.

Komisi XI DPR RI akan meminta fatwa MA terkait nasib dua calon anggota BPK RI yang mendapat sorotan tajam dari publik tersebut.

“Cukuplah para pejabat kita yang terhormat di Senayan bermain-main dengan UU. Itu UU DPR sendiri yang buat, di dalam risalah pembahasan UU tersebut sudah jelas menyebut 2 tahun sebagai jangka waktu paling moderat untuk menghindari konflik kepentingan, di ketentuan perundangan Konsultan pajak juga sama 2 tahun,” kata Poetra Adi Soerjo.

Poetra Adi Soerjo mengingatkan DPR RI yang sudah pernah meminta fatwa kepada MA tahun 2009 terkait kasus yang sama terhadap Dharma Bhakti dan Gunawan Sidauruk yang saat itu adalah KPA di BPK RI. Pendapat hukum MA nomor 118/KMA/IX/2009 saat itu tidak memberi ruang bagi KPA sebelum dua tahun menjadi calon anggota BPK RI. Demikian pula pasal tersebut sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam putusan Nomor 106/PUU-XII/2014 MK tidak merubah ketentuan pasal tersebut.

Kepada DPD RI, Poetra Adi Soerjo meminta, agar menggunakan hak kelembagaannya untuk menjaga hukum dengan memberikan pertimbangan kepada DPR untuk tidak melanjutkan proses uji kelayakan terhadap dua orang tersebut.

Pos terkait