Ini Usulan Komisi I DPR RI Agar Kedaulatan Laut Indonesia Tidak Diterobos

Insiden kapal Vietnam dan KRI Tjiptadi-381/Courtesy bbc.com

Menjaga kedaulatan laut Indonesia agar tidak diterobos secara ilegal, Komisi I DPR RI meminta pemerintah serius meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan, perihal masuknya satusan kapal Vietnam hingga China secara ilegal di wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara, selain merugikan secara ekonomi, juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia.

“Wilayah Laut Natuna Utara berdekatan dengan zona sengketa di laut China Selatan antara China dan negara-negara Asean. Beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guardChina masuk wilayah Indonesia.  Ini perlu ada konsentrasi lebih besar untuk melakukan patroli,” kata anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Dikatakannya, apabila Indonesia tidak meningkatkan kualitas patroli keamanan wilayah laut terluar, dapat berdampak pada kedaulatan negara yang telah dipertahankan.

Bacaan Lainnya

“Jika Indonesia tidak bisa menunjukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan tiga pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pertama, dengan memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla.

Bakamla menyebut hanya memiliki 10 kapal untuk patroli, ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard.

“Ini untuk mendukung cakupan patroli yang selama ini dilakukan,” tuturnya.

Kedua, yang perlu diperkuat adalah koordinasi keamanan laut dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini kerjasama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara ini bagus dan perlu diperkuat.

“Bakamla juga bisa bekerjasama dengan LAPAN untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara,” ucapnya.

Lalu yang ketiga, masih kata Sukamta, pendekatan untuk mengamankan wilayah laut Indonesia bisa dengan mencontoh strategi China mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut China Selatan.

Indonesia punya banyak nelayan handal, mereka bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara. Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla.

“Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia,” tandasnya.(***)

Pos terkait