Menanggapi utang luar negeri Indonesia yang nyaris tembus Rp6.000 triliun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati mengingatkan pemerintah untuk serius dalam pengelolaan utang negara yang semakin mengkhawatirkan.
“Pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar. Jangan ugal-ugalan,” kata Anis dalam keterangan persnya, Sabtu (18/9/2021).
Dikatakannya, berdasarkan laporan Bank Indonesia disebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia hingga akhir Juli 2021 mencapai 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 dollar AS) atau tumbuh 1,7% (yoy).
“Artinya pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” tuturnya.
“Jangan sampai kondisi negara diperburuk dengan kondisi utang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang,” ucap anggota Komisi XI DPR RI itu.
Bahkan Anis juga meminta pemerintah untuk membatalkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang berada di Kalimantan, karena menurutnya proyek tersebut hanya akan menambah beban utang negara.
“Tunda proyek tidak penting, termasuk IKN atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting. Jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang proyek tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah.
Pertama, Anis menyarankan agar koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat.
Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN.
Ketiga, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru.
“Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada. Jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang,” tandas Anis.
