Pengamat: Jangan Ada Bansos Politik

Ilustrasi bantuan sosial / Coutesy CNBC Indonesia

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengingatkan agar kepala daerah agar tidak memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Data bansos harus diperbaiki untuk kepentingan masyarakat dan distribusinya harus digunakan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” kata Ujang Oomaruddin dalam keterangan persnya, Minggu (19/9/2021).

Dikatakannya, bansos harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik. Bukan berdasarkan pada kepentingan politik kepala daerah.

“Karenanya, para politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri agar jangan berpikir untuk kepentingan politik semata,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan kepala daerah harusnya memperjuangkan hak rakyat miskin penerima bansos. Caranya dengan tidak memanipulasi data bansos.

Pos terkait