KENDARI – Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) diharapkan dapat menguak berbagai kasus korupsi yang ada di Sultra saat ini.
“Semoga kedatangan KPK saat ini bukan hanya sebatas memantau saja, sama dengan kedatangan beberapa kali sebelumnya. Melainkan kedatangan KPK saat ini kami harap bisa menguak berbagai kasus korupsi yang ada di Sultra,” kata Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo dalam keterangan persnya, Rabu (22/9/2021).
Dikatakannya, lembaga anti rasuah itu telah beberapa kali berkunjung di Sultra. Namun tidak pernah pulang dengan membawa kasus. Padahal kata Hendro, dari data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra ada banyak temuan atas adanya indikasi korupsi di Sultra.
“Kalau tidak salah, kurang lebih sudah 3 kali KPK datang di Sultra, tapi setau kami mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Padahal temuan BPK terkait maraknya indikasi dugaan korupsi, khususnya di masa pandemi cukup banyak menurut kami,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar KPK bisa melakukan supervisi terkait aduan korupsi yang masih antri di meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra saat ini.
“Ada beberapa kasus yang kami minta agar bisa di supevisi oleh KPK RI, antara lain kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menurut kami nilainya cukup fantastis, dan Dugaan Korupsi Jalan Toronipa yang hingga hari ini masih menjadi polemik di tatanan pranata sosial kita,” bilangnya.
Pungkasnya, Hendro berharap agar kehadiran KPK di Sultra mampu memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang terindikasi Korup dan Lebih mengedepankan beberapa kasus dugaan korupsi Bansos dan Mega project yang terhitung fantastis
“Tentunya kehadiran KPK RI di bumi anoa kami berharap agar mampu menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi di Sultra, dan di sisi lainya adalah KPK Juga harus lebih peka terhadap isu perkembangan indikasi korupsi di Sultra, karena keluhan-keluhan elemen masyarakat sepemahaman saya sangat jarang di sentil oleh KPK dan tentunya ini merupakan tantangan bagi KPK perihal kepuasan masyarakat dalam mengusut dugaan korupsi di Bumi Anoa Sultra,” demikian Hendro.
