KPK Tetapkan Azis Syamsuddin jadi Tersangka, MKD DPR: Kami Tidak Mau Ikut Campur Kasus Hukum

Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman / Dok. iNews

Terkait penetapan tersangka Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak akan melalukan intervensi apapun dalam proses hukum yang menjerat Aziz Syamsuddin.

“Kami tentu menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Kami berlendapat, KPK pasti melakukan segala kebijakannya berdasarkan hukum dan UU yang berlaku,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (24/9/2021).

Lanjut Habiburokhman, MKD DPR RI menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada kasus yang menjerat Azis Syamsuddin pada KPK dengan tetap cermat dalam setiap prosesnya.

“Kami akan mencermati proses hukum ini dan tidak akan mengintervensi proses hukum tersebut atau ikut campur tangan, kami tidak akan seperti itu,” demikian Habiburokhman.

Bacaan Lainnya

Dikutip dari laman RMOL, nama Azis Syamsuddin sempat muncul di surat dakwaan terdakwa mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam petikan dakwaan tersebut, Robin bersama-sama Maskur Husain selaku pengacara yang juga terlibat dalam perkara ini sejak Juli 2020 sampai dengan April 2021 bertempat di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya 3/3, Kota Jakarta Selatan; di rumah makan Mie Balap di Kota Pematangsiantar; di penginapan Tree House Suite, Jakarta Selatan; di sebuah rumah makan di Dago, Kota Bandung; di Puncak Pass, Kabupaten Bogor; dan di Lapas Klas IIA Tangerang, Kota Tangerang.

Mereka telah menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar USD $36.000 dan Rp11.025.077.000.

Uang tersebut masing-masing diberikan oleh M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai non-aktif sejumlah Rp1.695.000.000, selanjutnya Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI dan Aliza Gunado sejumlah Rp3.099.887.000 dan USD $36.000, Ajay Muhammad Priatna selaku mantan Walikota Cimahi sejumlah Rp507.390.000, Usman Effendi sejumlah Rp525.000.000, dan Rita Widyasari selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) sejumlah Rp5.197.800.000.

Pemberian uang itu dilakukan agar terdakwa Robin dan Maskur Husain membantu mereka yang memberikan uang terkait kasus atau perkara di KPK.

Pos terkait