PT Tri Artha Mandiri Dinilai Kebal Hukum, Komisi III DPRD Sultra: Jangan-jangan Ada Keuntungan Besar yang Dikejar

Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara Suwandi Andi / Net

WAKATOBI – PT Tri Artha Mandiri yang mengerjakan proyek pembangunan pengaman Pantai Waha paket 2 di Desa Wapia-Pia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) dari Kementrian PUPR dinilai kebal hukum.

Pasalnya, pekerjaan talud beton tersebut dianggap merusak daya tarik wisata yang hanya dimiliki satu-satunya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, bahkan seolah hukum tidak berlaku bagi PT Tri Artha Mandiri karena pekerjaanya tersebut bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemkab Wakatobi tentang kesesuaian tata ruang wilayah nomor: 640/32/2019.

Bahkan, Pemkab Wakatobi pun tidak berpihak pada rakyat, justru malah sebaliknya mendukung proyek tersebut dengan alasan kekhawatiran jangan sampai tidak mendapatkan anggaran berikutnya dari kementrian.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi menilai cara berpikir Pemda Wakatobi itu salah, jika hanya dengan alasan ketakutan tak mendapat anggaran berikutnya.

Bacaan Lainnya

“Tidak boleh begitu, tidak ada pandangan pemerintah pusat begitu bahwa dengan ada kesalahan yang tidak sesuai dengan fungsi tata ruang lalu kemudian daerah itu diberi sanksi untuk kemudian tidak turun lagi program selanjutnya, salah itu tidak begitu,” kata Suwandi Andi saat dikonfirmasi, Kamis (30/9/2021).

Justru menurut dia, yang harus dikontrol adalah dari mana sumber uang itu, kemudian bagaimana penggunaannya, apakah sudah sesuai dengan tata ruang kita dan bagaimana sisi manfaatnya.

“Bagaimana mungkin pemerintah pusat menurunkan program lalu kemudian tidak ada manfaatnya, dan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat, salah itu tidak ada negara yang seperti itu,” bilangnya.

Ia juga menyarankan agar Pemkab Wakatobi segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan program-program nasional, provinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan fungsi tata ruangnya.

Oleh sebab itu, ia menilai bahwa instrumen negara seperti Dinas Lingkungan Hidup harus hadir untuk mastikan bagaimana kelengkapan dokumen lingkunganya dalam persoalan pembangunan talud beton di Desa Wapia-Pia Kabupaten Wakatobi tersebut.

“Kan pekerjaan sudah jalan hampir 100 persen, kalau kemudian negara telah membentuk lembaga negara tentang teknik lingkungan hidup dan kemudian tidak direkomendasi dari lingkungan hidup kenapa barang itu dipaksakan dibangun disitu apa masalahnya, bukankah begitu, yang tadinya justru pemecah gelombang kenapa yang ada itu justru tembok,” cetusnya.

Lelaki yang sering disapa La Bula itu juga menerangkan, negara ini telah menata diri dengan fungsi-fungsi kelembagaannya ada yang mengurus tentang lingkungan hidup ada yang mengurus tentang penerbangan ada juga yang mengurus tentang kehutanan. Oleh sebab itu, Kalau sisi lingkungan hidup tidak ada rekomendasi kenapa proyek itu dipaksakan.

Sehingga ia berpendapat bahwa, negara harus mengintervensi, harus hadir disitu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, lalu bagaimana sisi manfaat proyek itu.

Apalagi, pekerjaan itu sampai merubah sisi ekosistem yang ada disitu dianggap berbahaya. Ia pun menyampaikan agar pekerjaan itu jangan dipaksakan bila tak ada rekomendasi lingkungan hidup.

“Dan yang kedua kenapa tidak ada rekomendasi dari lingkungan hidup kenapa dipaksakan untuk dilakukan begitu, itu pertanyaan saya sehingga saya berpendapat kehadiran negara saat ini harus hadir untuk memastikan apa yang terjadi saat ini,” demikian Suwandi Andi.

Pos terkait