Tanpa Bupati, Masyarakat Koltim Geruduk DPRD Desak Realisasikan Rekomendasi Partai Pengusung

Unjukrasa masyarakat Kolaka Timur (Koltim) di DPRD, menuntut rekomendasi partai pengusung agar segera direalisasikan / Dok. Ist

KOLTIM – Kekosongan jabatan di pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggerakkan ratusan masyarakat untuk berunjukrasa di DPRD Koltim, Senin (4/10/2021).

Unjukrasa masyarakat ini menuntut DPRD Koltim untuk segera merealisasikan rekomendasi beberapa partai yang telah diusulkan sebelum Bupati Koltim Andi Merya Nur sebelum terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Ridwan Iskandar dalam orasinya, mengatakan ketika konsistensi ketiga partai tak direalisas maka sama saja menggores hati seluruh masyarakat Koltim.

“Ini berbicara hati masyarakat Koltim, ketika rekomendasi tidak ada titik terang maka sama saja kalian menyakiti hati masyarakat Koltim,” tegas Ridwan dalam orasinya.

Bacaan Lainnya

Diketahui sebelumnya, PDI Perjuangan telah lebih dulu mengeluarkan rekomendasi kepada Istri Almarhum Samsul Bahri Madjid, Diana Massi, sebagai bakal Calon Wakil Bupati (Wabup) Kolaka Timur.

Sementara itu ketiga partai pengusung lainnya, seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) , Partai Demokrat, sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi, meski proses rekomendasi dari ketiga partai ini memang telah diproses sebelumnya justru tertunda akibat di OTT nya Bupati Koltim.

Secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan lebih.

Ketiadaan norma hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah di Indonesia dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan multitafsir megenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah.

Ditambah lagi tidak terdapat norma hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia.

Pos terkait