Suksesi kursi Panglima TNI jelang pensiunnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada 8 November 2021 terus menghangat dalam beberapa pekan terakhir. Padahal, Surat Presiden (Surpres) soal penunjukan panglima belum dikirim ke Senayan.
Sejauh ini, beberapa nama yang muncul ke permukaan yang digadang-gadang akan menggantikan Hadi Tjahjanto adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo. Andika dan Yudo disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Pembangunan Demokrasi, Politik dan Pemerintahan, Ilham Fadli mengatakan suksesi kursi Panglima TNI ini menjadi menarik, posisinya sangat strategis karena keterpilihannya langsung atau tidak langsung dihadapkan pada ‘tugas berat’ yakni menyukseskan gelaran Pemilihan Umum Tahun 2024. Dari Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota DPD, Pemilihan Anggota DPR hingga Pemilihan Presiden.
“Presiden akan menghadapi tahun politik, beliau harus didampingi oleh orang yang non partisan dan dekat secara emosional,” tegas Ilham Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/10/2021).
Calon pengganti Panglima TNI, menurutnya bisa berkaca pada keterpilihan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sejak 8 Desember 2017. Lulusan Akademi Angkatan Udara Tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987 itu menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
“Hal ini bisa dilihat ada pada Panglima Hadi, terbukti mulai dari Danlanud Solo, Setmilpres dan Panglima, Pak Hadi selalu ada di dekat Presiden,” jelas Fadli.
Menurutnya, karir moncer Hadi Tjahjanto di dunia militer sebagaimana pendahulu – pendahulunya menjadi daya tarik sekaligus membuka peluang untuk masuk di dunia politik nasional. Posisinya yang dekat dengan elit kekuasaan bisa berkaca pada sosok Moeldoko saat ini.
“Sebagai sosok yang loyal, beliau sangat layak jika diberi kepercayaan oleh Presiden sebagai Menkopolhukam, kementerian yang selaras dengan kerja-kerja di militer yaitu menjaga situasi keamanan politik dan keamanan,” kata Fadli.
Pos strategis lainnya, bisa juga misalnya jika Presiden memberikan mandat kepada Haji Tjahjanto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) atau Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dua instansi yang memang masih selaras dengan kerja-kerja Haji Tjahjanto selama ini.
Ditambahkan, tahun 2022 adalah tahun ke-3 di periode ke 2 Presiden Jokowi memimpin. Berkaca dari masa Presiden sebelumnya, biasanya tahun depan sudah bisa dibilang sudah memasuki tahun politik, dimana menteri-menteri dari kalangan oartai biasanya sudah lebih sibuk untuk memikirkan agenda kepartaian ketimbang memikirkan program kerja.
“Ekstrimnya, bisa jadi para menteri jalan sendiri-sendiri. Maka sangat tepat bila Laksamana Hadi pasca pensiun tetap berada didekat Pak Jokowi,” sebut Ilham Fadli.
Dengan begitu, Hadi Tjahjanto bisa membantu mewujudkan dan mempercepat program – program kerja yang belum berjalan dengan maksimal. Selain itu agar visi – misi yang dicanangkan bisa terwujud dengan selesainya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
