Heboh Pandora Papers, ProDEM Minta KPK Sidik Luhut dan Airlangga

ilustrasi. Foto: cnbc indonesia.

Heboh Pandora Papers dibocorkan ke publik. Pasalnya, melibatkan kepala negara dan para pejabat pemerintah aktif serta sejumlah orang terkenal dari berbagai negara.

Selain nama kepala negara, juga ada beberapa nama pejabat pemerintah asal Indonesia, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Selain itu ada beberapa nama pengusaha antara lain Gautama Hartarto, Edward Seky Soeryadjaya, serta keluarga Ciputra.

Terkait adanya bocoran dokumen finansial rahasia yang menguak kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak ini, ProDEM melakukan Aksi Geruduk KPK, Rabu, 6 Oktober 2021

Dalam aksinya, ProDEM meminta dan mendesak KPK segera mengusut skandal kejahatan perpajakan dan money laundry yang dikuak dalam dokumen Pandora Papers.

Dalam undangan peliputan aksi, Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule M dan Sekjen ProDEM, M. Mujib menyebutkan, pihaknya meminta dan mendesak KPK segera menyidik Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto.

ProDEM menyebut, suatu yang ironi disaat pandemi, ketika ekonomi rakyat dan negara sedang terpuruk, utang negara menggunung, korupsi merajalela, besarnya defisit keuangan negara, dan pendapat negara dari pajak jauh dari target, sedangkan rakyat jadi korban penghisapan, dibebani berbagai pungutan pajak, sementara para menteri atau pejabat negara justru menghindar untuk membayar pajak, bahkan disinyalir melakukan kejahatan pencucian uang (money laundry) di negara suaka pajak.

Seperti diketahui, Pandora Papers merupakan daftar perusahaan yang berbasis di negara atau yurisdiksi bebas pajak seperti British Virgin Islands (BVI), Panama dan sejenisnya. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya dikenal sebagai perusahaan cangkang. Yaitu, perusahaan yang digunakan sebagai kendaraan investasi untuk menghindari pajak di negara asal.

Terkait namanya masuk dalam Pandora Papers, Menteri Luhut Binsar melalui Juru bicaranya Jodi Mahardi membenarkan beberapa pernyataan dan fakta yang beredar.

Diketahui Menteri Luhut pernah terlibat dalam perusahaan Petrocapital yang berasal dari Negara Panama dan memiliki modal disetor senilai USD5.000.000, yang salah satu bidang usahanya adalah minyak dan gas bumi.

“Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga pada tahun 2010,” kata Jodi seperti dilansir dari MNC Portal Indonesia, Selasa (5/10/2021).

Menurut Jodi, perusahaan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

“Namun, dalam perjalanannya, terdapat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi, sehingga Bapak Luhut B Pandjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petrocapital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia,” ujarnya dilansir Tempo.co.

Sementara itu, Airlangga Hartarto mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. “Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus 2021 lalu.

Terpisah, Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Jerry Massie menilai, datà Pandora Papers cukup akurat lantaran lembaga duñia yang ķredibel melaporkan pajak pejabat dan permainan para politisi dunia. Dari data itu juga diketahui bahwa ďi Indonesia ada sejumlah nama yang di sebut-sebut terkait Pàndora Papers.

“Nah ada menteri di kabinet Jokowi kalau benar itu perlu dilacak oleh Kememterian Keuangan melalui Ditjen Pajak dan PPATK Ini untuk evendensia atau pembuktian di lapangan apa ini laporan mengada‐àda atau ada data,” paparnya.

Jerry mengakui, masyarakat Indonesia memang tidak mengetahui ada pejabat publik Indonesia yang memilki saham dan aset di luar negeri. Oleh karena itu KPK harus mengusut hal tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut sudah mengarah ke money laundry.

“Jadi perlu juga kerja sama antar lembaga dunia terkait pelaporan pajaķ dan keuangan. Jangan jabatan di jadikan alat untuk memperkaya diri dan juga hanya mencari keuntungan pribadi,” paparnya.

Editor: IUL

Pos terkait