Lima Isu Terkait Pembahasan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

Ilustrasi. (Foto: Net)

Rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 ditunda.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, beberapa isu dan permasalahan telah dicatat pihaknya untuk menyinkronisasi penyelegaraan pesta demokrasi tersebut.

Isu pertama mengenai standar dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, dimana diharapkan waktu penyelesaian dapat lebih cepat.

Kedua, menyangkut persoalan penentuan masa kampanye baik pileg, pilpres, dan pilkada.

Bacaan Lainnya

Ketiga, pihak KPU meminta secara khusus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur logistik Pemilu.

“Kalau bisa diterbitkan, maka akan meringankan energi dan memangkas waktu penyelenggaraan logistik Pemilu, sebab kadang-kadang masalah ini juga rumit,” terang politisi Golkar ini kepada awak media di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021) seperti dilansir Parlemen.id.

Kemudian keempat terkait digitalisasi tahapan, khususnya di bagian rekapitulasi. Hal ini mengacu kepada pengalaman beberapa kali pemilihan umum sudah menggunakan sistem Sirekap oleh KPU.

“Kalau nanti akan diterapkan, ada evaluasi dan kemudian berbagai penyempurnaan, semoga dapat memudahkan lagi penyelenggara untuk lakukan tahapan ini,” kata legislator dapil Sumatera Utara III tersebut.

Isu penting lainnya berhubungan dengan data kependudukan yang diharapkan pada Pemilu 2024 pemerintah sudah selesai membangun sistem data kependudukan yang baik.

Isu terakhir ini menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung perlu dibenahi agar memudahkan penyelenggara pemilu yang saat ini dibebani kerja pemutakhiran data pemilih.

“Kami minta pemerintah dapat membangun sistem data kependudukan yang baik dan valid, sehingga data dapat terintegrasi, nantinya tidak ada ego sektoral soal data dan sistematis,” tutupnya.

Pos terkait