PT GKP Kembali Menambang di Konkep, PP Jamindo: Labrak Sejumlah Aturan dan Berpotensi Merusak Wilayah Pesisir

Presidium Pengurus Pusat Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP Jamindo) Muhammad Gilang Anugrah / Ist

KENDARI – Recana PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) beroperasi di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi polemik.

Kepastian PT GKP kembali melakukan aktifitas pertambangan di Konkep dengan adanya penandatangan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan PT Gema Kreasi Perdana, Kamis (30/9/2021) lalu.

Presidium Pengurus Pusat Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP Jamindo) Muhammad Gilang Anugrah mengatakan bahwa hadirnya PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan menabrak sejumlah aturan perundang-undangan dan berpotensi besar merusak wilayah pesisir dan pulau kecil.

“Sesuai peraturan perundangan, di pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan ada pemanfaatan aktivitas pertambangan, dan kemudian kita ketahui bersama bahwa perusahaan tersebut sudah ke sekian kalinya ingin melakukan kegiatan pertambangan di Konkep,” kata Gilang dalam keterangannya yang diterima Parlemen.id, Selasa (12/10/2021).

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, Indonesia adalah negeri seribu satu pulau, dan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan jumlah pulau di Indonesia lebih dari 16 ribu, sehingga pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mengatur tata kelola ruang dan wilayah kepulauan.

Terkait tata kelola ruang dan wilayah kepulauan tersebut, Gilang merinci sejulah aturan, diantaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014.

“Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 itu mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang diprioritaskan untuk 9 jenis kepentingan, seperti konservasi pendidikan dan pengembangan budi daya laut,” jelas aktivis yang karib dengan akronim MGA ini.

Dikhawatirkannya dengan keberadaan tambang di pulau kecil tersebut akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, masyarakat, ekosistem laut dan merusak sumber air kemudian tercemar dan hilang.

“Dampak dari pada itu hadirnya kembali perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi tenggara itu akan berpotensi merusak wilayah pesisir dan mata pencaharian para nelayan,” demikian MGA.

Pos terkait