Tim KPK RI Anggap Pemda Buteng Tidak Berkomitmen Dengan Target Aset Daerah

Pemda Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Audiensi dan koordinasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemda Buton / Ist

BUTENG – Pemda Buton Tengah (Buteng) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Audiensi dan koordinasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemda Buton.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buteng, Hardiyanti memaparkan total nilai aset Pemda Buteng.

“Di tahun 2021 ini total nilai aset kita sekitar Rp2.276 triliun. Sedangkan untuk aset seperti tanah terdapat 468 bidang tanah, yang bersertifikasi baru 68 dan masih ada sekitar 400 bidang tanah yang belum tersertifikat,” jelas Yanti dalam pemaparannya pada pertemuan tersebut, Senin (25/10/2021).

Lebih lanjut dipaparkannya, target pensertifikasian aset daerah untuk tahun 2021 rupanya BPKAD hanya mampu membuat 8 sertifikat dari 46 sertifikat yang sementara di proses.

Bacaan Lainnya

“Target 2021 itu sekitar 46 bidang tanah, baru 8 yang  sudah ada sertifikatnya sisanya sedang di proses,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah IV Sulawesi Tenggara, M. Muslimin Ikbal mengatakan bahwa target yang dibuat oleh pemda dianggap sangat sedikit, karena jika pemda memiliki komitmen semestinya targetnya besar.

“Ini sebenarnya sangat sedikit untuk target, kalau pemda punya komitmen harusnya targetnya itu besar, walaupun dari 400 keluarnya nanti hanya 20 terserah berarti pemda sudah punya target untuk itu,” kata Muslimin.

Menurutnya, Kepala BPKAD Buteng tidak memiliki target untuk sertifikat total aset daerah, jika soal anggaran sudah dapat dipastikan memiliki banyak kendala baik dari segi kekurangan SDM, Kekurangan waktu, maupun kekurangan tempat.

“Kalau kita memiliki target berarti itu  menghargai dari pemdanya sendiri. Kalau soal anggaran saya sudah tidak akan pertanyakan karena dari zaman firaun sampai sekarang itu sudah dipastikan memiliki banyak kendala. Kekurangan SDM, kekurangan waktu, kekurangan anggaran,kekurangan tempat jadi memang sudah tidak saya pertanyakan lagi,” tegasnya.

“Sekarang yang saya pertanyakan itu target anggaran 2021, jawabannya sudah pesimis target 40 yang keluar cuman 8,” imbuhnya.

Dari jawaban yang diberikan oleh Kepala BPKAD Buteng ini dianggap sangat pesimis sehingga dirinya merasa miris dan sedih. Pasalnya ada salah satu pemda di Sultra, terkait aset yang tidak memberikan laporan dan setelah ditelusuri ternyata daerahtersebut memiliki potensi nikel.

“Kita sedih sekali lihat hal seperti ini. Jadi harusnya ibu lapor saja semua total aset yang belum tersertifikat, kalau ditanya target itu semuanya jangan kecil jadi kita bisa lihat komitmen dari pemda,” cecar Muslimin kepada Kepala BPKAD Buteng.

Pos terkait