Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, bagi aparat penegak hukum (APH) yang melanggar hukuman dengan sengaja maka layak diganjar dengan hukuman berat.
Menurutnya dalam kasus oknum eks Kapolsek Parigi Iptu IDGN, patut dijerat pasal pemerkosaan. Dia mengatakan Iptu IDGN bisa diancam hukuman 12 tahun penjara.
“Menurut saya, sangat bisa dijerat hukum pidana yakni pasal pemerkosaan 285 KUHP yang berbunyi; Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,” papar Habiburokhman pada Rabu (27/10/2021) seperti dilansir dari laman DPR RI.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, mengatakan perbuatan Iptu IDGN itu adalah tragedi kemanusiaan. Untuk itu, ia mendorong agar pelaku dihukum berat.
“Ini benar-benar tragedi kemanusiaan, kami pastikan akan terus kawal kasus ini. Kalau perbuatannya terbukti maka si pelaku harus dihukum maksimal. Unsur pemberat pelaku karena sebagai penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum,” jelas Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan oknum eks Kapolsek Parigi mengancam korban dengan memanfaatkan ayah korban yang berstatus tersangka.
“Kalau di kasus ini saya melihat adanya ancaman kekerasan dalam konteks hukum, yaitu status tersangka ayah korban yang dijadikan semacam ancaman,” kata dia.
Iptu IDGN yang diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anak tersangka, telah menjalani sidang etik. Iptu IDGN resmi diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sulteng Irjen Rudy Sufahriadi.
