Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai interupsi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang paripurna hanya mencari panggung politik.
“Kalau bahasa gampangnya ini strategi cari panggung,” kata Ari dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
Ia menyebutkan, Interupsi PKS tersebut bukan pertama kalinya dalam sidang Paripurna DPR RI.
“Kalau kita lihat, bukan kali ini saja PKS memanfaatkan interupsi di sidang paripurna untuk memasukkan agenda lain,” ujarnya.
Menurut Ari, PKS menyadari bahwa kekuatan politiknya ditingkat Parlemen sangat lemah, karena itu melalui interupsi tersebut mencari panggung.
“Karena PKS sadar kekuatan politik mereka lemah di DPR RI, fraksi oposisi juga lemah,” imbuhnya.
Kendati demikian, lanjut Ari, interupsi Fraksi PKS tersebut sah-sah saja sebagai strategi komunikasi oposisi yang lemah di parlemen.
Namun, hendaknya interupsi tersebut mengedepankan etika politik.
“Gerutu-gerutu politik tersebut selain tidak elok secara politik, juga seperti kelihatan orang patah arang, karena kekuatan politik partainya terlalu lemah mengusulkan agenda,” tandasnya.
Dikutip Fajar, anggota DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes mencoba meminta interupsi pada Ketua DPR Puan Maharani.
Adapun hal tersebut terjadi dalam rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Senin (8/11/2021).
Namun, interupsi tersebut akhirnya gagal lantaran Puan Maharani tak menghiraukannya.
Awalnya, Puan menyampaikan terima kasih atas kelancaran jalannya rapat paripurna yang akhirnya mengesahkan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.
“Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesainya rapat paripurna,” kata Puan di lokasi.
Kemudian, anggota DPR yang diketahui memiliki nomor A-432 itu meminta interupsi kepada Puan.
“Saya minta waktu pimpinan interupsi, pimpinan saya minta waktu, mohon maaf saya minta waktu, saya anggota (tak jelas) minta waktu pimpinan,” ucap Fahmi.
Namun, Puan tak menghiraukan pernyataan dari Fahmi.
