Komisi II DPR RI Minta Kemenpan Prioritaskan K2 Pada Formasi CPNS dan KPPP 2021

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua

KENDARI – Komisi II DPR RI mendukung rencana Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) membuka formasi CPNS dan PPPK pada 2021 mendatang.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta agar Kemenpan RB memprioritaskan honorer K2 dalam formasi CPNS dan KPPP 2021 mendatang.

“Perekrutan PPPK ini juga harus memprioritaskan K2. Ini sudah komitmen kami dan Kemenpan RB,” tegasnya, Senin (23/11/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, melalui rapat kerja yang dilaksanakan pihaknya bersama Kementerian PAN dan RB serta BKN, Kamis (19/11/2020) lalu, disepakati beberapa kesimpulan rapat terkait kebijakan formasi CPNS dan PPPK.

Bacaan Lainnya

Pada dasarnya, kata mantan Bupati Wakatobi dua periode ini, dalam UU ASN dijelaskan bahwa ada dua jenis pegawai yakni PNS dan pegawai dengan sistem kontrak yang dikenal dengan sebutan PPPK.

“Pada 2021, ada rencana pembukaan formasi P3K. Hanya saja, pihak Kementerian PAN RB hanya membuka formasi untuk kalangan guru, sedangkan tenaga teknis dan administrasi tak ada formasi,” ujar Hugua.

Namun, lanjut Ketua PHRI Sultra ini, pihaknya meminta agar formasi PPPK yang akan dibuka pada 2021 mendatang tak hanya diperuntukan bagi tenaga pengajar, namun harus juga memberikan ruang kepada tenaga administrasi dan teknis.

Hugua menambahkan, bahwa seluruh daerah di Indonesia, masih membutuhkan PPPK yang berkaitan dengan administrasi dan teknis, bukan hanya guru saja.

Lebih lanjut, Hugua menyebutkan, bahwa Komisi II mendorong Kementerian PAN dan RB serta BKN memastikan kelengkapan dokumen dari setiap instansi pemerintah, agar proses pentepan NIP dan PPPK 2019 dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, Komisi II juga mendorong Kementerian PAN dan RB untuk meningkatkan kordinasi sinkronisasi dengan Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan kebutuhan CPNS dan PPPK di 2021 mendatang, agar teruwujud kesesuaian antara usulan formasi dari setiap instansi pemerintah dengan formasi yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pos terkait