Firli Bahuri: Sesuai Undang-undang, Penugasan Saya di KPK Bukan dari Kapolri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri / net

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Firli Bahuri menjelaskan sekaligus meluruskan, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun.

Hal ini dikatakan Firli menanggapi banyak pihak yang salah menafsirkan Telegram Kapolri Nomor ST/2568/XII/KEP./2021 yang beredar. Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa masa jabatan Ketua KPK periode 2019-2023 ialah empat tahun.

Oleh karena itu, tegas Firli dirinya akan menyelesaikan tugas dan amanah sebagai Ketua KPK hingga 20 Desember 2023.

“Maka Jabatan ketua KPK bukan penugasan dari Kapolri,” kata Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (18/12/2021).

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram nomor ST/2568/XII/KEP./2021 soal mutasi di tubuh polri. Sejumlah perwira tinggi yang akan memasuki masa pensiun dimutasi termasuk Firli Bahuri yang saat ini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam telegram yang ditandatangani ASSDM Kapori, Irjen Wahyu Widada menyatakan bahwa Firli jadi perwira tinggi (Pati) Bareskrim Polri. Namun juga disebutkan ia dalam rangka penugasan Ketua KPK RI.

Selanjutnya disebutkan Firli dimutasikan ke Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Pos terkait