Diduga Keluarkan SIB Perusahaan Pertambangan Tanpa Tersus, Polda Sultra Didesak Menindak Kepala Syahbandar Molawe

  • Whatsapp
Gerakan Pemuda Peduli Rakyat (Gempur) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan Sultra, Senin (20/12/2021) / Dok. Parlemen.id

KENDARI – Gerakan Pemuda Peduli Rakyat (Gempur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Polda Sultra untuk menindak Syahbandar Molawe atas dugaan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada beberapa perusahaan pertambangan, salah satunya  PT Rajawali dan PT CS8.

Ketua Umum Gempur Sultra, Ebit Wirawan dalam orasinya mengatakan PT Rajawali dan PT CS8 diduga melakukan aktifitas penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan bongkar muat di jetty masyarakat Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara.

Bacaan Lainnya

“Tanpa IPPKH dan terminal khusus (Tersus), maka secara hukum Kepala Syabandar tidak boleh menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) terhadap kedua perusahaan (PT Rajawali dan PT CS8) tersebut,” beber Ebit kepada Parlemen.id, Senin (20/12/2021).

“PT Rajawali dan PT CS8 itu tidak punya IUP, apalagi soal perizinan terminal khususnya sama sekali tidak ada, jadi jelas mereka itu menambang secara ilegal di kawasan Blok Morombo Konawe Utara, tapi anehnya PT Rajawali ini seakan leluasa atau bebas kasih keluar masuk tongkang dan menjual ore nikelnya”, sambung Ebit.

Sementara itu dalam surat Kepala Bodang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra tentang Keterangan Perizinan Tersus tanggal 20 Desember 2021, menuliskan bahwa PT Rajawali dan PT CS8 belum menyampaikan dan belum pernah memproses perizinan Tersus di Dishub Sultra.

“Saya harap dan saya minta pihak Syahbandar Molawe jangan main-main dengan otoritasnya, harus bekerja secara profesional. Kalau perusahaan tidak punya izin mana bisa menyeberangkan ore nikelnya, sudah pasti tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk menerima izin berlayar. Untuk itu, jika kami mengetahui PT Rajawali masih melakukan penjualan ore nikel dan bebas menyeberangkan tongkang maka kami akan segera laporkan juga Syahbandar ke Kementerian Perhubungan,” demikian Ebit.

Kepala KUPP Syahbandar kelas III Molawe, Wilo mengatakan pihaknya tidak mengetahui perihal Tersus milik PT Rajawali dan PT CS8.

“Saya tidak tahu itu (terkait Tersus). Kami hanya mengurusi mereka yang punya kapal,” kata Wilo singkat saat dikonfirmasi melalui telepon selular oleh Parlemen.id.

Pos terkait