Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat miskin dan kurang beruntung apabila penggunaannya berlebihan apalagi yang salah sasaran malah dapat melestarikan dan melanggengkan kemiskinan.
Wapres mengatakan, sudah bukan jamannya lagi birokrasi identik dengan lambat dan berbelit-belit. Salah satu turunan dari reformasi birokrasi itu adalah Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diwajibkan hadir di seluruh Kabupaten dan Kota.
Sejauh ini baru ada sekitar 50 MPP di seluruh Indonesia. Sementara di Sulteng, MPP baru berada di Provinsi.
MPP yang terkordinasi dan tidak berbelit-belit pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan investor. Salah satu fungsi penting MPP adalah menyediakan layanan perizinan satu atap bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kalau hanya bansos bisa melestarikan kemiskinan. Untuk mengakhiri kemiskinan adalah dengan pemberdayaan,” ujar Wapres ketika menghadiri rapat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat pagi (7/1/2022).
Wapres kembali mengingatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai cara yang paling ampuh untuk memberantas kemiskinan kalau meninjau stand UMKM di Kantor Gubernur Sulteng.
“Bansos bisa melanggengkan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat adalah cara paling efektif untuk menekan angka kemiskinan,” demikian Wapres Maruf Amin yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Sorotan pertama Wapres dalam rapat yang membahas Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan UMKM yang dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, serta Walikota dan Bupati se-Sulteng, adalah reformasi birokrasi yang menyasar kualitas pelayanan publik.
