Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar tentang 198 pesantren yang terafiliasi teroris sungguh sangat melukai. Itu sebabnya penyelesaiannya tidak bisa sekedar minta maaf di hadapan MUI, tapi di hadapan ummat melalui media elektronik.
Demikian yang di ungkapan PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon Jasn di Jakarta.
Sejak awal pernyataan Kepala BNPT memang sangat mengganggu, bahkan cenderung melecehkan ketika beliau dikatakan ratusan pesantren terafiliasi paham radikalisme. Sebagai alumni pesantren, kami justru dididik untuk memahami nilai-nilai keagamaan dan Kebangsaan secara bergandengan.
“Itu sebabnya PB HMI mendesak agar kepala BNPT harus banyak belajar dan dididik profesional. Kami menyarankan agar sebaiknya dilakukan rekruitmen ulang untuk mengganti seluruh personilnya. Saran saya, Boy Rafly Amar juga harus segera dicopot dan diganti oleh yang lebih berintegritas,” tegas Romadhon dalam keterangannya, Jumat (4/2/2022).
Romadhon menambahkan Teroris itu musuh kita bersama, tapi harus ditangani ahlinya. Harusnya ada investigasi, pelajari dan amati baru mengambil kesimpulan. Sehingga datanya bisa dapat dipertanggungjawabkan di depan publik. Jika kejadian seperti ini artinya menyebar berita bohong dan membuat kegaduhan.
“Jika dasar kajiannya adalah individu yg tersangkut paham radikalisme sehingga menyebabkan sebuah ponpes terafiliasi teroris, maka apakah bisa disamakan dengan seorang koruptor yang berasal dari lembaga atau partai, lembaga atau partai tersebut terafiliasi korupsi?,” sebut Romadhon.
Jika di Jepang, pejabat semacam ini dengan berjiwa satria sudah mundur sebagai pertanggungjawaban moral. Di Indonesia malah enak saja menyebar berita hoax lalu minta maaf dan semua selesai.
PB HMI tetap konsisten menolak segala macam gerakan radikalisme, hal ini dibuktikan dengan training formal maupun non formal HMI yang mengajarkan tentang paham Islam rahmatan lil alamin.
“Itu sebabnya kami menolak ada pejabat negara yang bicara tanpa data di depan publik,” tutup Romadhon.
