Permenaker JHT Tuai Kritik, Baleg DPR RI: Pekerja Jangan Semakin Dibuat Susah

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Heri Gunawan/Ist

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Heri Gunawan, menyikapi soal terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022, yang memantik kritik. Heri menilai, Permenaker yang mengatur pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ini cenderung menyulitkan pekerja/buruh. Bagaimana tidak, pekerja/buruh dalam Permenaker itu, baru bisa menerima dana JHT di usia 56 Tahun.

“Dengan kondisi yang sudah sedemikian susah, para pekerja tidak boleh semakin dibuat susah. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang meringankan para buruh/pekerja. Apalagi, sebagian besar pekerja saat ini merupakan pegawai outsourcing yang mudah direkrut dan juga mudah diberhentikan. Tidak logis jika mereka diberhentikan saat berusia 30 tahun, kemudian harus menunggu hingga 26 tahun untuk memperoleh dananya kembali,” ungkap Hergun.

Hergun menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 35, ayat 2, JHT diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

“Masa pensiun tidak bisa dimaknai usia pensiun harus 56 tahun. Masa pensiun lebih tepat dimaknai jika pekerja/buruh sudah tidak bekerja lagi,” ujar Hergun.

Bacaan Lainnya

JHT lanjut Hergun, merupakan akumulasi dana pekerja/buruh yang setiap bulan dipotong dari gaji dengan harapan akan dimanfaatkan ketika sudah tidak bekerja atau di-PHK. Untuk itu, aturan JHT menurutnya harus dibatalkan.

“Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 harus dibatalkan. Uang JHT merupakan uang pekerja/buruh, bukan uang negara. Mereka berhak mengambilnya saat sudah tidak bekerja lagi,” jelas Hergun.

Lebih jauh politisi partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa persoalan JHT sudah diatur dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Dalam Pasal 3 Permenaker ini disebutkan bahwa manfaat JHT bisa diberikan kepada pekerja/buruh yang sudah tidak bekerja lagi, baik karena mengundurkan diri, terkena PHK, maupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

“Pasal 5 dan 6 menyatakan, manfaat JHT bisa dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau PHK. Namun sayangnya, aturan ini diganti menjadi usia 56 tahun oleh Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” ujar Hergun.

Hergun kembali mengimbau agar aturan dikembalikan ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang konteksnya lebih tepat menjabarkan aturan UU SJSN.

“Kehadiran Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini kurang sosialiasi, sebab  tiba-tiba Permenaker diumumkan sepihak. Sehingga wajar jika mayoritas pekerja/buruh menolaknya,” katanya.

Ia mengingatkan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk pada perekonomian nasional, salah satunya yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengurangan jam kerja secara besar-besaran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak Covid-19, baik itu karena di-PHK, dirumahkan, atau dikurangi jam kerjanya. Lalu per Agustus 2021, turun menjadi 21,32 juta.

Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR RI ini menambahkan, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini kontradiktif dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), padahal diketahui hingga tahun  2021, penerima program Kartu Prakerja sudah mencapai 12 juta orang yang tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada 2022, program kartu prakerja akan dilanjutkan dengan alokasi anggaran mencapai Rp11 triliun.

“Pemerintah harus melaksanakan program secara komprehensif. Program PEN sudah dirasakan oleh para pekerja/buruh. Program tersebut juga sudah berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Pos terkait