Jakarta-Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah menyampaikan informasi yang utuh kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan ketersediaan vaksin, dan apakah masyarakat dapat memilih jenis vaksin, termasuk informasi mengenai vaksin halal.
“(Vaksin) halal oke setuju, memang itu kewajiban, tapi perlu penjelasan (masyarakat) bisa memilih (jenis vaksin) tidak. Itu harus utuh (informasinya), bukan soal halal tidaknya lagi, soal vaksin, ini harus kita beri edukasi (ke masyarakat), beri sosialisasi tentang vaksin yang halal juga secara utuh, kemudian bisa tidak memilih vaksin informasinya juga harus utuh,” kata Rahmad, dikutip laman DPR RI, Sabtu (2/4/2022).
Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, pemerintah harus memberikan penjelasan secara utuh terkait berapa jumlah vaksin halal, dan apakah masyarakat dapat memilih vaksin tersebut. Sehingga nantinya vaksin halal ini tidak malah menghambat laju vaksinasi nasional karena ketersediaan pasokannya yang terbatas.
“Kalau memang bisa dan 500 juta vaksin itu komitmennya sekian persen halal, senang hati kita, kita support. Tetapi teman-teman pemerintah, saya tidak ingin dicap sebagai penghambat vaksinasi karena rakyat menginginkan halal tetapi halalnya sedikit, kalau ternyata barangnya ngga ada ternyata berebut halal ngga ada vaksinnya, mau berapa persentase tahap dua? wong sekarang aja masih 60 persen tahap dua,” imbuh Rahmad.
Lebih lanjut, Rahmad menilai, suksesi vaksinasi tak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah yang menjalankan fungsi distribusi kepada masyarakat.
“Persentase sukses tidaknya vaksinasi tidak di pemerintah pusat, pemerintah pusat dalam rangka menyediakan, menyiapkan dan membeli pengadaan dan distribusi vaksin, tapi sukses tidaknya dari pemerintah daerah, Gubernur, Bupati dan para nakesnya,” ungkap Rahmad.
Untuk itu, Rahmad mengusulkan agar pemerintah daerah dalam hal ini desa-desa agar diberikan pendanaan khusus untuk mendistribusikan vaksin hingga ke masyarakat. “Saya merekomendasikan pemerintah desa, sekian persen dananya wajib hukumnya untuk satu perang stunting, dua untuk perang melawan Covid. kalau tidak ada, bisa dihentikan kok anggaran desa itu,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V ini.
