FGD: Sinergikan Terget dan Percepatan Pelayanan Berusaha di Sultra

Kepala DPMPTSP Sulawesi Tenggara, Parinringi saar membuka FGD Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Sulawesi Tenggara/Dok. Parlemen.id

KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Grup Disscussion (FGD) Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perpres Nomor 91 Tahun 2017, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 300/7985/SJ tanggal 7 November 2017 hal pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi memaparkan program kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

“Mari kita sinergikan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota, agar didapatkan hasil pembinaan investasi yang optimal. Berilah kami data dan profil yang lebih  rinci, benahi laporan kegiatan investasi dan beri perhatian pada pengembangan teknologi informasi dalam kinerja,” imbau Parinringi membuka FGD yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Kamis (24/3/2022).

Bacaan Lainnya

Dijelaskannya, melalui APBD Pemprov Sultra Tahun 2022 saat ini dilakukan penyusunan dan  pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Sulawesi Tenggara sehingga Tim Satgas provinsi dan kabupaten/kota bisa bergerak bersama dan menjadi daya dorong untuk berkontribusi bagi peningkatan investasi di Sulawesi Tenggara.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Sultra, Budiman M mengatakan, bahwa dalam FGD tersebut para pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan di DPMPTSP Sultra secepatnya dapat terlayani dengan maksimal hingga terbitnya izin berusaha setelah mendapat verifikasi dan pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait.

“Sebelum keluarnya izin dari kami ini harus ada pertimbangan teknis dari OPD terkait. Semisal izin pertambangan harus ada verifikasi dan pertimbangan teknis ataupun rekomendasi dari Dinas ESDM terkait UKL dan UPLnya,” rinci Budiman saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (25/3/2022).

Selain itu dalam FGD itu dari para pelaku usaha dalam penyelenggaraan perizinan ditemui kendala berupa sarana prasarana jaringan yang lemah sehingga tidak maksimal dalam penyelenggaraan izin.

“Sehingga kendala yang ditemui oleh para pelaku usaha itu, kami telah menyiapkan Help Desk/Front Office di Kantor Dinas PMPTSP ini. Dan bagi para pelaku usaha akan dibantu dalam hal kendala pengajuan izin yang dilakukan mereka,” bilang Budiman.

Dijelaskannya lebih jauh, apa yang menjadi hal dalam FGD tersebut sesuai dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

“Dengan harapan kegiatan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten dan kota dapat meningkatkan daya saing investasi daerah,” tegasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, DPMPTSP Sultra dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, cepat dan transparan, sebelumnya telah mengeluarkan Maklumat Pelayanan.

Maklumat Pelayanan tersebut terdiri dari: (1) Kami siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Kami siap melakukan perubahan dan perbaikan; dan (3) kami siap untuk menerima sanksi apabila melanggar standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Maklumat pelayanan tersebut kemudian menjadi landasan DPMPTSP Sultra mencapai target kinerja DPMPTSP Sultra dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Diketahui pula, Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha peran sertanya sangat diperlukan dan harus dioptimalkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

Menurut Staf Ahli Pembangunan Daerah Kementerian Perekonomian RI, Bobby Hamzar Refinus, bahwa sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, ditekankan untuk melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan daya saing untuk kemudahan perizinan.

Tim Satgas akan bertugas untuk mengawal perizinan hingga investasi terealisasi, ternasuk juga menyelesaikan seluruh hambatan. Sistem Online Single Submission yang telah diujicobakan sejak awal 2018, akan terus diperbaiki sejalan dengan perizinan yang terus berkembang di masing-masing daerah.

“Secara nasional akan ada standar pelayanan dan ada keseragaman jumlah izin yang diperlukan investor untuk melakukan usahanya,” jelas Bobby dikutip dari laman DPMPTSP Jawa Tengah.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan berusaha, Kasubdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Putut Marhayudi menyebutkan pentingnya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur.

“Manfaat adanya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha adalah adanya transfer of knowledge, melalui KPBU diharapkan adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada pemerintah daerah. Adanya project delivery, target speisifik periode konstruksi membuat pihak swasta menyelesaikan proyek sesuai kespakatan sehingga terhindar dari siklus anggaran multiyears, adanya risk sharing, yaitu alokasi resiko bagi kedua belah pihak  (swasta dan pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktarktifan proyek, menjadi potensi investasi, keberhasilan suatu daerah menyelenggarakan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi swasta lainnya,” papar Putut.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, DPMPTSP harus mampu melayani perizinan berusaha dan non perizinan di daerah dengan lebih efektif dan efisien. Terlebih pasca lahirnya regulasi yang mendukung penyederhanaan perizinan berusaha, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaan turunannya.

Selain perundangan, Kemendagri juga telah mengeluarkan regulasi pendukung yakni Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP.

“Permen tersebut menjadi pedoman untuk membentuk lembaga DPMPTSP yang tidak merumpun maupun dirumpunkan. Tujuan upaya-upaya lahirnya regulasi pemerintah tersebut adalah terwujudnya DPMPTSP yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel,” jelas Safrizal dikutip dari laman Kemendagri RI, 21 Januari 2022.

PTSP merupakan ujung tombak pelaksana kewajiban dan kewenangan daerah untuk menyediakan layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.

“Lebih jauh lagi hal ini akan membawa dampak positif yaitu peningkatan investasi dan kemudahan berusaha di daerah dan juga sebagai stimulan kesejahteraan masyarakat,” kata Safrizal.

Harapannya nanti, PTSP yang berkualitas akan menghasilkan sebuah kepastian, baik itu kepastian hukum maupun kepastian investasi dan usaha serta daya saing daerah, yang beriringan dengan kebijakan strategis nasional, fokus kabinet kerja, perhatian ORI, K-4 (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan KSP), Satgas Saber Pungli serta Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Disampaikan pula dalam FGD Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di Sulawesi Tenggara juga dihadiri 17 Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Sultra, Kepala OPD terkait dan pelaku usaha.(adv)

Pos terkait