KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini tengah berupaya mengembangkan program one village one product. Artinya, setiap desa, mesti memiliki satu produk unggulan yang bisa dijual hingga skala nasional bahkan internasional.
Sultra memiliki 117 desa wisata yang sudah terdaftar dalam jejaring 500 desa wisata di Indonesia. Lokasi sebanyak ini, tersebar mulai dari Kabupaten Kolaka Utara hingga Wakatobi.
Mewujudkan hal ini, pihak Dinas Pariwisata Sultra, berupaya menggenjot pelaku ekonomi kreatif agar memiliki daya saing. Salah satunya, dengan menghidupkan lokasi wisata dan sejumlah potensi yang bisa dinikmati wisawatan lokal dan mancanegara.
Kadis Pariwisata Sulawesi Tenggara, Belli menyatakan, untuk mewujudkan hal ini, mereka akan menggandeng lembaga pembiayaan skala nasional. Pemprov akan meminjam sejumlah dana untuk membangkitkan potensi wisata dari pelaku ekonomi kreatif yang selama ini tersebar di 17 kabupaten dan kota.
“Kedepan, pelaku ekonomi kreatif di desa wisata tidak hanya semata menjual obyek wisata saja, tapi ikut menjual kebutuhan wisatawan, seperti kuliner, cenderamata,” papar Belli dikutip Liputan6, Rabu (20/7/2022).
Dari pemantauan selama ini, pihaknya melihat, di daerah wisata, pelaku ekonomi masih sebatas menjual objek wisata saja. Sedangkan, ekonomi kreatifnya, belum dibangun secara terstruktur dan maksimal.
Terkait hal ini, perlu anggaran cukup yang bisa membantu para pelaku ekonomi kreatif agar kembali bangkit. Terutama setelah pandemi Covid-19, rata-rata pelaku ekonomi kreatif harus mulai dari awal lagi. Melihat ini, pihaknya perlu menggandeng lembaga donor yang tepat sehingga ada anggaran yang digelontorkan bagi pengusaha kecil di sekitar lokasi wisata.
“Untuk tahap awal, kami upayakan masuk 18 desa yang masuk 500 anugerah desa wisata. Sultra punya potensi besar,” katanya.
Dia menjelaskan, di Kolaka, ada Desa Sani-sani, di Buton ada Desa Wabula, Wasumba dan di Muna ada Desa Santiri. Menurutnya, potensi wisata Sulawesi Tenggara belum mendapatkan sentuhan maksimal. Sehingga, ‘kue pariwisata’ belum seutuhnya dinikmati warga sekitar lokasi wisata.
