Anggota Bawaslu Koltim Diperiksa DKPP, Begini Klarifikasinya

Anggota Bawaslu Kolaka Timur, La Golonga Saat Diperiksa DKPP. (Foto: DKPP)

KENDARI – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) satu Anggota Bawaslu Kolaka Timur, La Golonga di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari pada Senin (14/12/2020).

Perkara dengan nomor 133-PKE-DKPP/X/2020 inj diadukan Sardin yang memberikan kuasa kepada Heris Ramadan.

La Golonga selaku Teradu dianggap bersikap tidak netral dalam melakukan klarifikasi karena memberikan perlakuan istimewa dengan mendatangi rumah jabatan terlapor yang merupakan bupati petahana Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan dokumentasi, La Golonga melakukan pemeriksaan berdampingan bukan berhadapan.

Peristiwa klarifikasi tersebut terjadi pada 11 September 2020 saat La Golonga mendatangi rumah jabatan Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah beserta istrinya, Surya Adelina untuk terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Tim Pemenangan Samsul Bahri – Andi Merya.

“Teradu (La Golonga) beralasan tindakan tersebut dilakukan karena dikejar deadline masa kerja tiga hari, untuk diketahui mekanisme pemanggilan dan/atau klarifikasi terdapat ruang waktu selama tiga kali pemanggilan,” ujar Pengadu.

Pengadu menegaskan, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur seharusnya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memanggil terlapor sebanyak tiga kali.

Teradu (La Golonga) sendiri membantah dalil aduan yang disampaikan oleh Pengadu. Teradu menegaskan melakukan klarifikasi atas laporan/aduan dugaan pelanggaran sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut La Golonga, Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur mengirimkan undangan klarifikasi secara patut terhadap terlapor, Bupati Kolaka Timur dan istri untuk didengarkan kesaksiannya dengan tempat dan waktu yang telah disediakan.

Namun, pengakuan La Golongan, mendadak Bupati Kolaka Timur melalui ajudan menyampaikan siap diklarifikasi di rumah jabatannya dengan waktu lebih awal dan tidak bisa ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur karena bersamaan dengan agenda kedinasan yang telah dijadwalkan jauh hari.

Atas kondisi tersebut, La Golonga mengaku telah berkonsultasi dengan Anggota Bawaslu lainnya terkait tempat dan waktu klarifikasi yang diusulkan oleh bupati. Anggota Bawaslu lainnya memberikan lampu hijau kepadanya untuk melakukan klarifikasi.

“Dikarenakan adanya limitasi waktu penanganan pelanggaran, demi mendapatkan informasi yang utuh terkait pelanggaran serta demi kepastian hukum terhadap laporan, saya dipersilahkan untuk melakukan klarifikasi di rumah jabatan Bupati Kolaka Timur,” ujar La Golonga.

Ia mengaku, proses klarifikasi berlangsung kurang lebih dua jam. Ia juga mengaku saat itu duduk berjarak satu meter dengan bupati. Meski terhitung dekat, La Golonga mengaku, suara bupati menurutnya sangat pelan dan tidak terdengar jelas karena menggunakan masker, sehingga harus mendekati sumber suara.

“Kami tegaskan tidak ada upaya apapun untuk mengistimewakan Terlapor (Bupati Kolaka Timur) sebagaimana yang didalilkan Pengadu. Semata-mata dilakukan untuk membuat terangnya sebuah kasus,” tegasnya dalam sidang.

Kepada Majelis, La Golonga memohon tindakannya mendatangi rumah jabatan Bupati Kolaka Timur dimaknai sebagai langkah proaktif Bawaslu untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan aturan di Kabupaten Kolaka Timur.

Untuk diketahui, sidang pemeriksaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis, Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H. dengan anggota antara lain Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan (TPD Unsur Masyarakat), Almunardin, S.H. (TPD Unsur KPU Provinsi), dan Munsir Salim, S.Pd., M.Si. (TPD Unsur Bawaslu Provinsi).

Penulis: Didul

Pos terkait