Komisi VI DPR RI Bicara Soal Urgensi RUU Perlindungan Pasar

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto/Dokumentasi: Wikipedia.

JAKARTA – Komisi VI DPR RI angkat bicara soal pentingnya membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pasar. Hal itu dilatarbelakangi fenomena pasar rakyat atau pasar tradisional yang mulai tergerus sejak menjamurnya pasar modern. Data Kementerian Perdagangan Tahun 2011, dari 10 ribu pasar rakyat, kini 4 ribu diantaranya lenyap sudah. Sehingga pasar rakyat dinilai kalah bersaing dengan kehadiran pasar modern.

 “Ini harus kita amati bagaimana melindungi pasar rakyat, sementara pasar modern juga bertumbuh. Jangan pasar modern bertumbuh, pasar rakyatnya hilang. Maunya kita pasar modern bertumbuh, pasar rakyat nya bertumbuh juga,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, melansir dari website resmi dpr.go.id, Minggu (20/12/2020).

Darmadi Durianto juga menilai, banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menggelar usaha di pasar rakyat harus rela kehilangan nafkah karena tak sanggup bersaing dengan pasar modern. Karena itu, kata dia, dengan adanya perlindungan kepada pedagang di pasar rakyat, menjadi cikal bakal nafas dari gotong royong.

“Regulasi yang ada sekarang hanya Perpres, Permendag dan Perda saja. Itu tidak cukup kuat untuk meredam pertumbuhan pasar moderen,” ujar Darmadi.

Ia pun menekankan bahwa UU ini nantinya menjadi peraturan yang hierarki, lebih kuat, sehingga bisa menghindari lenyapnya pasar rakyat imbas persaingan dengan pasar modern.

“Pasar rakyat perlu kita buat  Undang-Undang dan peraturan hierarki yang lebih kuat, untuk bisa menghindari hilangnya pasar rakyat,” pungkas politisi PDI-Perjuangan ini.

Editor: Lala

Pos terkait