MAKASSAR – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Suharso Monoarfa langsung membuat gebrakan berupa larangan kepada seluruh kadernya yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024 mendatang.
Langkah ini diambil Suharso agar kader yang duduk bekerja di DPP bisa berkonsentrasi melakukan kerja elektoral.
“Selama ini orang mau masuk DPP supaya dia kemudian dapat pasport untuk menjadi calon anggota DPR,” tutur Suharso dalam sambutannya pada penutupan Muktamar IX PPP 2020 seperti dilansir dari kanal Youtube Petiga TV, Minggu (20/12).
Menurut Suharso, hal ini akan mengubah cara pandang seseorang yang selalu beranggapan, bahwa kader yang menduduki jabatan di DPP akan dengan mudahnya mendapat rekomendasi untuk terjun dalam kontestasi politik.
Larangan ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang ingin bertarung di DPR RI, melainkan juga berlaku di DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota.
“Kita akan punya 20 jenderal (pengurus pusat). Maka, 20 orang yang di DPP ini, tidak boleh menjadi calon anggota legislatif DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota. Tugasnya satu, yaitu kerja elektoral. Setuju?,” bilang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf ini.
“Setuju,” jawab seribuan kadernya.
Kebijakan ini juga diambil sebagai upaya untuk mendongkrak suara partai berlambang ka’bah dalam Pemilu 2024 nanti.
Suharso sendiri menargetkan bisa memperoleh 11.395.001 suara. Target itu hanya satu suara lebih banyak dari perolehan Pemilu 1999 sebanyak 11.395.000.
Dengan begitu kader PPP yang nantinya akan menduduki jabatan di DPP diharapkan dapat fokus dalam kerja elektoral untuk merealisasikan target tersebut.
“Jadi kerja elektoral ini tidak bisa tidak, harus konsentrasi,” tegas politikus berdarah Gorontalo ini seperti dikutip dalam laman kompas.com.
Muktamar yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 18-21 Desember 2020 ini memutuskan secara aklamasi Suharso Manoarga sebagai Ketua Umum PPP 2020-2025.
