JAKARTA – Organisasi Forum Mahasiswa Pascasarjana (Formapas) Maluku Utara (Malut) se-Jabodetabek dan Banten mengevaluasi kinerja anggota DPD RI dan DPR RI Dapil Maluku Utara. Evaluasi tersebut dilakukan melalui refleksi akhir tahun 2020, yang digelar secara daring dan luring di salah satu hotel di Jakarta, Senin (28/12/2020).
Melalui agenda tersebut, sejumlah pihak memberikan raport merah bagi para anggota DPD dan DPR RI Dapil Malut, atas kinerja mereka yang dinilai tak nampak.
Refleksi akhir tahun tersebut dihadiri sejumlah narasumber yakni Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA dan Dosen FISIP UMMU Ternate, Suyatno Kahar. Kemudian, ada juga pakar hukum tata negara UMMU Ternate, Abdul Azis Hakim, Kadin Indonesia Muliansyah Abdurahman, Ketua Formapas, Jaidi A. Gani serta Guntur Abd Rahman sebagai moderator
Ketua Komite 1 DPD, RI Fachrul Razi mewakili Ketua DPD RI membuka kegiatan refleksi akhir tahun itu sebagai evaluasi kinerja DPD RI dan DPR RI Dapil Malut.
Menurut Fachrul Razi, permasalahan Provinsi Maluku Utara sangat luar biasa. Untuk itu, Malut membutuhkan pendekatan yang strategis rasional.
“Permasalahan Maluku Utara luar biasa, untuk mengatasi masalah itu perlu kerja sama semua pihak, baik anggota DPR, DPD, pemerintah daerah maupun stakeholders,” kata Fachrul Razi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA memaparkan, bahwa dalam evaluasi perlu mengamati kinerja anggota DPR dan DPD. Menurut Anas, kinerja anggota dewan yang mewakili Maluku Utara belum terlalu membanggakan, hanya sedikit yang vokal.
“Ini mungkin dampak dari pemilihan anggota dewan, maupun kepala daerah yang cenderung transaksional. Calon yang didukung dengan kekuasaan dan dana yang tampil sebagai pemenang,” ujar Anas.
Pakar Hukum Tata Negara, Abdul Aziz Hakim mengungkapkan, catatan buruk bagi anggota DPR dan DPD RI asal Maluku Utara, karena mereka hampir tidak terlihat kualitas kinerjanya.
“Hal tersebut membuat kita bertanya – tanya kepada sejumlah anggota DPR dan DPD asal Maluku Utara,” ungkapnya.
Sorotan atas kinerja para wakil rakyat Dapil Maluku Utara juga disampaikan Dosen FISIP UMMU Ternate, Suyatno Kahar. Dikatakannya, kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Maluku Utara sangat minim dan bahkan tidak terlihat.
“Yang terlihat hanya muncul saat ucapan selamat hari – hari besar di baliho – baliho,” kata Yatno.
Muliansyah Abdurrahman juga mengingatkan kepada senator dan DPR RI asal Maluku Utara harus cepat tanggap persoalan di daerah pemilihannya, sebagaimana yang dilakukaan oleh Ketua DPD RI LaNyalla.
“Supaya rakyat Maluku Utara juga tahu siapa wakil rakyatnya di pusat,” ucap Muliansyah.
